KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Dampak ketegangan geopolitik di Selat Hormuz mulai merembet ke sektor domestik. Menipisnya pasokan minyak dunia memaksa Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah darurat penghematan energi.
Salah satu opsi kuat yang kini tengah dikaji adalah mengembalikan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi anak sekolah dan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan bahwa skenario efisiensi ini sedang dimatangkan agar tidak mengejutkan publik. Jika diputuskan, kebijakan ini diprediksi mulai berlaku pada April 2026.
Baca Juga: Italia di Ujung Tanduk, Playoff Piala Dunia 2026 Jadi Penentuan Nasib
"Langkah efisiensi harus terukur dan berbasis data konsumsi energi serta mobilitas sektor terkait. Kami ingin dampaknya tidak membebani masyarakat secara berlebihan," ujar Pratikno, Rabu (25/3).
Nasib Makan Bergizi Gratis dan Kuota Internet
Pemerintah menyadari bahwa transisi kembali ke sistem daring membawa tantangan tersendiri, terutama bagi keluarga menengah ke bawah. Pratikno memastikan PJJ kali ini tidak akan diterapkan secara kaku. Untuk mata pelajaran yang memerlukan praktikum, kegiatan tatap muka atau luring tetap akan difasilitasi.
Namun, ada dua isu krusial yang kini jadi fokus pembahasan lintas kementerian. Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG): Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan makanan jika siswa tidak berada di sekolah? Subsidi Kuota Belajar: Siapa yang akan menanggung biaya akses internet siswa selama masa penghematan energi?
Baca Juga: Kesaksian Mencekam Penumpang Air Canada, Ledakan Keras di Landasan dan Evakuasi Lewat Sayap Pesawat
"Kedua hal strategis ini sedang dibahas intensif agar hak dasar anak-anak tetap terpenuhi di tengah krisis energi," tambahnya.
Asia Tenggara Kompak 'Ikat Pinggang'
Langkah "ikat pinggang" energi ini nyatanya sudah lebih dulu dilakukan oleh negara-negara tetangga di Asia Tenggara akibat krisis di Timur Tengah.
Filipina: Telah memangkas hari kerja pegawai pemerintah menjadi empat hari sepekan.
Thailand dan Vietnam: Mendorong skema WFH bagi pejabat dan membatasi perjalanan dinas secara besar-besaran.
Myanmar: Memberlakukan sistem berkendara bergantian bagi warga sipil.
Di Indonesia, selain penyesuaian di dunia pendidikan, kementerian dan lembaga diinstruksikan untuk memperkuat platform digital guna meminimalkan perjalanan dinas yang tidak mendesak.
"Koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar efisiensi berjalan efektif tanpa mengganggu optimalisasi pelayanan publik," kata Pratikno.(*)
Editor : Dwi Puspitarini