KALTIMPOST.ID-Lonjakan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) selama momen libur Idulfitri tidak hanya dipandang sebagai geliat wisata semata.
Di balik ramainya arus manusia, muncul kekhawatiran soal arah pembangunan ibu kota baru tersebut agar tidak melenceng dari tujuan utamanya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Saiful Bachtiar mengingatkan bahwa IKN sejatinya dibangun sebagai pusat pemerintahan, bukan destinasi wisata utama.
“Target pemindahan IKN sebagai ibu kota politik itu 2028, sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Jadi fokus utamanya tetap pada pembangunan fungsi pemerintahan,” ujarnya, Jumat (27/3).
Ia menjelaskan, dalam dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan pemindahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke kawasan IKN, lengkap dengan dukungan infrastruktur perkantoran, hunian, dan transportasi.
Dari sisi progres, pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dinilai sudah menunjukkan perkembangan signifikan, meski belum sepenuhnya rampung.
“Kalau melihat progres keseluruhan, mungkin sudah di kisaran 40 sampai 55 persen. Untuk hunian ASN sebenarnya sudah cukup siap, tinggal melengkapi fasilitas pendukung lainnya,” jelas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul itu.
Namun di tengah proses tersebut, fenomena lonjakan kunjungan wisata justru menjadi dinamika baru.
Data menunjukkan lebih dari 143 ribu orang telah mengunjungi kawasan IKN sepanjang Maret 2026, terutama saat periode Ramadan hingga Lebaran.
Menurut Saiful, kondisi ini menunjukkan bahwa IKN telah memiliki daya tarik kuat sebagai magnet publik, bahkan di tengah berbagai isu miring yang sempat berkembang, mulai dari anggapan proyek mangkrak hingga keraguan investasi.
“Ini bisa dilihat sebagai bagian dari branding. Untuk menjawab stigma negatif, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa arus wisata tersebut harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengganggu proses pembangunan yang sedang berlangsung.
“Jangan sampai kunjungan wisata ini justru menghambat progres pembangunan. Harus ada mitigasi sejak awal, pengaturan yang jelas di lapangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Saiful juga menyoroti belum optimalnya konektivitas dan integrasi wilayah penyangga IKN.
Ia menilai, manfaat ekonomi dari lonjakan kunjungan masih terkonsentrasi di dalam kawasan inti, sementara daerah sekitar belum sepenuhnya merasakan dampaknya.
“Harusnya ada integrasi. Misalnya jalur menuju IKN itu bisa dihidupkan dengan rest area, kuliner lokal, atau destinasi singgah. Jadi tidak semua aktivitas terpusat di dalam kawasan,” ujarnya.
Wilayah seperti Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, hingga kota penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda dinilai memiliki potensi besar untuk terlibat dalam ekosistem pariwisata IKN. Namun hingga kini, konektivitas ekonomi tersebut belum terlihat kuat.
Ia juga menyoroti peran pemerintah provinsi yang dinilai perlu lebih aktif sebagai penghubung antarwilayah dan Otorita IKN.
“Perlu grand design yang terintegrasi. Pemprov Kaltim harus bisa jadi fasilitator, mempertemukan kepentingan daerah penyangga dengan pengembangan IKN,” katanya.
Selain infrastruktur, Saiful menilai aspek identitas lokal juga belum tergarap maksimal. Ia melihat pembangunan fasilitas di IKN masih cenderung generik dan belum mencerminkan kekhasan Kalimantan.
“Harusnya ada identitas lokal. Misalnya konsep bangunan, nama hotel, kuliner khas. Jangan sampai IKN terlihat seperti kota modern biasa tanpa karakter,” kritiknya.
Menurutnya, penguatan identitas lokal tidak hanya penting dari sisi budaya, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan.
Lebih jauh, ia menilai lonjakan kunjungan saat ini masih didorong rasa penasaran publik terhadap pembangunan IKN.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana menciptakan pengalaman yang membuat wisatawan ingin kembali.
“Sekarang orang datang karena ingin melihat progres. Tapi ke depan harus ada nilai lebih yang membuat mereka kembali lagi,” ujarnya.
Saiful menegaskan, euforia kunjungan tidak boleh membuat pemangku kebijakan terlena.
Tanpa perencanaan matang, IKN berisiko kehilangan fokus sebagai pusat pemerintahan dan hanya menjadi destinasi wisata sementara.
“Jangan sampai bergeser. Wisata itu efek ikutan, bukan tujuan utama. Fokus tetap pada pembangunan ibu kota negara,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.