KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Sejumlah pelajar Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali ke asrama setelah masa libur Lebaran berakhir. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, kepulangan mereka ke lingkungan pendidikan tidak dilakukan secara mandiri, melainkan melalui penjemputan langsung oleh guru dan petugas sekolah.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pendekatan pendampingan sosial yang diterapkan dalam program pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kaltim, Achmad Rasyidi mengatakan? penyelenggaraan Sekolah Rakyat saat ini masih difokuskan pada optimalisasi siswa yang telah terdaftar, sambil menunggu pengembangan infrastruktur pendidikan yang tengah berlangsung.
Baca Juga: Rekrutmen Sekolah Rakyat Samarinda Tunggu Arahan Kemensos, Cek Skemanya
Program Sekolah Rakyat mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Setelah libur Lebaran, seluruh siswa kembali menjalani kegiatan belajar mengajar secara aktif di lingkungan sekolah berasrama.
Menurut Achmad, proses penjemputan siswa memang tidak diatur secara wajib dalam standar operasional prosedur (SOP). Namun kebijakan tersebut diambil untuk menjawab keterbatasan ekonomi sebagian peserta didik sekaligus memastikan keamanan mereka selama perjalanan.
“Ketika libur, anak-anak diantar dan diserahkan kepada orang tua. Saat masuk kembali, mereka dijemput lagi agar lebih aman,” ujar Achmad, Minggu (29/3/2026).
Dia menjelaskan, selama program berjalan tidak ada siswa yang menolak kembali ke sekolah. Sebaliknya, banyak peserta didik merasa nyaman tinggal di asrama karena kebutuhan dasar mereka, mulai dari pendidikan hingga kebutuhan harian, diklaim telah dipenuhi.
Baca Juga: Gedung STIPER Kutim Disiapkan Jadi Rintisan Sekolah Rakyat
Dalam beberapa kasus, siswa bahkan tetap tinggal di asrama selama masa libur karena tidak memiliki orang tua maupun keluarga sebagai tempat kembali.
Pendekatan pendidikan yang dikombinasikan dengan perlindungan sosial itu juga didukung melalui penguatan fasilitas belajar.
Pemerintah menambah sejumlah sarana, mulai dari smartboard atau papan pintar, kendaraan operasional, hingga perlengkapan pribadi seperti pakaian dan tas sekolah.
Bantuan teknologi dari Kementerian Sosial turut melengkapi fasilitas tersebut, termasuk sekitar 75 unit laptop yang digunakan siswa dalam kegiatan belajar. Meski setiap anak memiliki akses perangkat, pengelola sekolah tetap menyimpan laptop di lingkungan sekolah di luar jam pembelajaran. “Laptop digunakan saat kegiatan belajar dan disimpan di sekolah ketika libur,” kata Achmad. (riz)
Editor : Muhammad Rizki