KALTIMPOST.ID-Pembangunan dan operasional jalan tol di Kaltim dinilai belum semata soal konektivitas fisik, melainkan harus dibaca sebagai kebutuhan ekonomi jangka panjang.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi menegaskan, urgensi pembangunan tol baru tidak bisa dilihat dari sekadar tren lalu lintas, melainkan dari kebutuhan riil mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Menurutnya, keberadaan Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) dan akses Tol IKN memang sudah memberikan dampak awal, terutama dalam mempercepat mobilitas barang dan orang. Namun, kebutuhan infrastruktur baru tetap ada, terutama pada koridor strategis yang selama ini menjadi jalur ekonomi utama.
“Ini bukan soal keinginan, tapi kebutuhan. Kalau bicara keinginan, semua daerah ingin terkoneksi tol. Tapi kita harus lihat mana yang benar-benar dibutuhkan untuk mendorong ekonomi,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu.
Salah satu proyek yang dinilai mendesak adalah rencana tol Samarinda–Bontang. Jalur ini selama ini dikenal memiliki waktu tempuh panjang, sekitar tiga hingga tiga setengah jam, dengan kondisi jalan yang berkelok dan belum sepenuhnya optimal.
Padahal, Bontang merupakan kawasan industri dan jasa yang memiliki peran penting dalam struktur ekonomi Kaltim. Konektivitas yang lebih cepat dinilai akan memperkuat poros pertumbuhan baru, termasuk keterhubungan dengan wilayah Kutai Timur hingga Berau.
“Kalau dilihat dari kebutuhan ekonomi, ini urgent. Karena Bontang itu salah satu mesin pertumbuhan. Jalur ini akan mempercepat distribusi logistik dan mobilitas industri,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menilai keberadaan Tol Balsam sejauh ini tetap memiliki manfaat strategis, meskipun volume kendaraan belum bisa dibandingkan dengan tol di Pulau Jawa. Perbedaan jumlah penduduk dan kepemilikan kendaraan menjadi faktor utama.
Namun, menurutnya, indikator keberhasilan tol bukan sekadar jumlah kendaraan, melainkan dampak ekonominya.
“Yang penting itu manfaat ekonominya. Arus logistik, barang, jasa, dan manusia menjadi lebih efisien. Itu yang menopang pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar ramai atau tidaknya kendaraan,” tegasnya.
Tol Balsam sendiri kini menjadi tulang punggung konektivitas antara Balikpapan dan Samarinda, sekaligus akses utama menuju kawasan IKN.
Bahkan, pengguna tol tidak hanya berasal dari dua kota tersebut, tetapi juga dari Kutai Kartanegara, Bontang, hingga Kutai Timur, terutama untuk akses menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan.
Terkait pembangunan tol baru, Aji mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional saat ini menjadi tantangan utama. Dengan adanya tekanan terhadap APBN dan pemangkasan transfer ke daerah, realisasi proyek-proyek besar seperti tol berpotensi tertunda.
“Dalam kondisi sekarang, realistisnya proyek tol besar itu harus dievaluasi. APBN kita sedang tertekan. Bahkan untuk belanja dasar saja masih banyak penyesuaian,” katanya.
Ia menilai, skema pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) bisa menjadi opsi, namun tetap memerlukan perhitungan matang agar tidak membebani keuangan negara.
Sementara itu, dalam konteks lebih luas, rencana besar Jalan Tol Trans Kalimantan dinilai masih relevan, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan.
Menurutnya, idealnya IKN tidak hanya terhubung di dalam wilayah Kaltim, tetapi juga terkoneksi dengan provinsi lain seperti Kalimantan Tengah. Namun, realisasi proyek tersebut saat ini masih menghadapi tantangan besar.
“Secara konsep bagus, tapi realisasinya harus melihat kondisi keuangan negara. Jangan sampai memaksakan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dampak ekonomi dari pembangunan tol, termasuk tol menuju IKN, tidak akan langsung terasa dalam jangka pendek. Manfaat nyata baru akan muncul jika pembangunan IKN mampu menciptakan efek turunan bagi masyarakat.
“Tol itu hanya alat. Dampak ekonominya tergantung pada aktivitas yang terjadi. Kalau penyerapan tenaga kerja, UMKM tumbuh, pendapatan naik, baru terasa manfaatnya,” jelasnya.
Ia bahkan mengingatkan, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di Penajam Paser Utara (PPU).
“Kalau kemiskinan tidak turun, pengangguran tidak berkurang, dan pendapatan masyarakat tidak naik, maka secara ekonomi manfaatnya belum terasa,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.