SANGATTA – Upaya penghematan energi mulai digencarkan di berbagai daerah menyusul isu krisis energi, khususnya terkait konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah pusat bahkan telah menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.
Selain WFH, sejumlah daerah juga menerapkan berbagai langkah lain untuk menekan konsumsi BBM. Mulai dari mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum hingga mendorong gerakan bersepeda ke kantor (bike to work).
Baca Juga: 13 Ribu Pelajar Terdampak! 9 Dapur MBG di Bontang Disetop, Ini Penyebabnya
Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Mahyunadi mengusulkan langkah berbeda. Ia mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi jangka panjang penghematan BBM.
Mahyunadi mengaku telah lebih dulu menggunakan kendaraan dinas berbasis listrik selama lebih dari setahun. Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa kendaraan listrik tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga jauh lebih efisien.
“Saya sudah menggunakan kendaraan dinas non-BBM ini sudah setahun lebih. Ini merupakan salah satu contoh,” ujarnya, Senin (6/4). Ia membandingkan biaya perjalanan dinas dari Sangatta ke Balikpapan pulang-pergi yang dinilai jauh lebih hemat jika menggunakan kendaraan listrik.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Pangkas Perjalanan Dinas ASN hingga 50 Persen, Ikuti Instruksi Efisiensi Kemendagri
“Kalau kendaraan konvensional itu bisa memakan biaya sekitar Rp500 ribu sampai Rp600 ribu. Saya pulang-pergi Sangatta–Balikpapan tidak sampai Rp300 ribu. Jadi sangat irit,” ungkapnya.
Selain biaya, kemudahan pengisian daya juga menjadi keunggulan tersendiri. Menurutnya, kendaraan listrik bisa diisi ulang di rumah tanpa harus antre seperti di SPBU. “Di mana-mana bisa dapat daya. Di rumah sendiri bisa langsung ngecas, jadi tidak perlu antre BBM,” tambahnya.
Mahyunadi pun menyarankan agar ke depan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik, terutama dalam pengadaan kendaraan dinas baru.
“Saya sarankan dinas-dinas di Kutai Timur ke depan agar memikirkan, kalau ada pengadaan baru agar memikirkan bagaimana bisa mengadakan kendaraan listrik," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki