KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menguat. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan seluruh persiapan operasional di kompleks Istana Wakil Presiden telah rampung dan siap digunakan sewaktu-waktu.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya sejak awal telah mengantisipasi kemungkinan kepindahan aktivitas kerja Wakil Presiden ke IKN. Menurut dia, fasilitas pendukung maupun kesiapan sumber daya manusia sudah disiapkan jauh hari. Saat ini, Basuki mengungkapkan, sekitar 50 staf Wakil Presiden bahkan telah lebih dahulu ditugaskan ke IKN untuk menyiapkan operasional perkantoran.
"Dulu memang beliau berencana dan kita sudah siapkan. 50 staf beliau juga sudah ditugaskan ke sini untuk mempersiapkan kantornya. Insyaallah sudah siap, kapan saja beliau mau berkantor di sini sudah siap," kata Basuki di Samarinda, Senin (6/4/2026).
Baca Juga: Kesan Pelancong Liburan ke IKN, Bukan Bangunan Saja yang Dibangun, tapi Hutannya Juga
Kunjungan Basuki ke Samarinda sendiri bukan dalam agenda khusus pemerintahan, melainkan silaturahmi halalbihalal yang sebelumnya sempat tertunda.
Pertemuan tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat pekan lalu, namun baru terlaksana setelah agenda Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memungkinkan.
Dalam pertemuan itu, pembahasan tidak hanya berkutat pada silaturahmi, tetapi juga menyentuh arah pembangunan IKN dan dampak ekonominya bagi Benua Etam.
Basuki menegaskan pembangunan ibu kota baru diharapkan memberi efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. "Ngobrol-ngobrol saja tentang program pembangunan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kaltim," ujarnya.
Baca Juga: Jangan Langsung ke IKN! BI Dorong Wisatawan Jelajah Samarinda Lebih Dulu
Lebih lanjut, OIKN tengah mempercepat proses tender sejumlah proyek strategis untuk periode 2026 hingga 2028. Paket pekerjaan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur jalan hingga kawasan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota DPR.
Di sisi lain, progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga terus berjalan. Gedung lembaga legislatif dan yudikatif diketahui telah mulai dibangun sejak tahun lalu.
Namun, pembangunan hunian terbaru masih menunggu penyelesaian administrasi teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
"Yang baru mau kita kerjakan sekarang ini huniannya. Kita masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian PU untuk bisa ditandatangani," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki
Sumber : Kaltim Post