KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Work from home hingga work from anywhere atau yang sering disebut WFH dan WFA bakal jadi pola kerja baru di lingkungan Pemprov Kaltim selepas hadirnya instruksi pusat.
Namun Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan agar kebijakan itu tak dianggap sebagai "libur tambahan". Pemprov diharapkannya bisa benar-benar memahami esensi dan membangun pola kerja baru dari kebijakan itu.
"Itu (WFA dan WFH) hanya mekanisme kerja saja. Bukan libur tambahan, jangan sampai pelayanan publik terganggu karena ASN-nya tak bisa dihubungi," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Pangkas Perjalanan Dinas ASN hingga 50 Persen, Ikuti Instruksi Efisiensi Kemendagri
Menurut Saleh, tanpa pengawasan yang jelas, fleksibilitas kerja yang dimaksud kebijakan itu punya celah disalahgunakan. Penguatan kontrol dinilai jadi kunci. DPRD meminta setiap instansi memastikan ada pengawasan langsung dari atasan, target kerja yang terukur, serta standar respons layanan yang tetap terjaga.
Peran pimpinan OPD juga disorot. Mereka diminta aktif memantau kehadiran dan kinerja pegawai, termasuk melalui sistem digital yang bisa mengukur output kerja secara berkala.
Setiap ASN pun wajib menyusun laporan kinerja harian agar produktivitas tidak turun meski bekerja di luar kantor. DPRD juga mengingatkan, sanksi tetap harus ditegakkan. ASN yang terbukti menyalahgunakan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi diminta tidak dibiarkan.
Baca Juga: ASN Samarinda Segera WFH Seminggu Sekali? Pemkot Tunggu Lampu Hijau Wali Kota
Sistem presensi digital dan pelaporan berbasis aplikasi diharapkan menjadi alat kontrol utama untuk menjaga disiplin.
“Kita dukung fleksibilitas kerja. Tapi disiplin itu harga mati. Jangan sampai masyarakat justru dirugikan,” singkat Politikus Golkar itu. (riz)
Editor : Muhammad Rizki