Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti ratusan peserta dan menghadirkan pakar hukum internasional untuk membedah keberadaan Board of Peace (BoP), sebuah badan perdamaian yang dinilai masih menuai kontroversi di tengah dinamika geopolitik global.
Sekretaris IKA UB Kaltim, Ahmad Busri, menegaskan webinar ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual alumni dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat.
Menurutnya, literasi akademik sangat penting agar publik, khususnya mahasiswa, tidak terjebak pada informasi yang tidak komprehensif. “Kami ingin masyarakat tidak salah memahami posisi Indonesia maupun fungsi Board of Peace hanya dari opini di media sosial,” ujarnya.
Diskusi dipandu oleh Muhammad Alvinsyah Zulqarnain dan menghadirkan narasumber utama Mahendra Putra Kurnia.
Dalam paparannya, Mahendra menjelaskan BoP muncul sebagai respons atas kegagalan lembaga multilateral dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan. Namun, ia menyoroti sejumlah kejanggalan dalam struktur organisasi BoP yang dinilai terlalu sentralistik.
Ia mencontohkan posisi Donald Trump sebagai chairman pertama yang memiliki kewenangan besar dalam organisasi tersebut. “Hal ini menimbulkan paradoks dalam hukum internasional, karena organisasi yang melibatkan banyak negara justru memiliki kepemimpinan yang sangat dominan,” jelasnya.
Selain itu, webinar juga mengangkat pandangan kritis Hikmahanto Juwana terkait kesesuaian BoP dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Beberapa isu krusial yang dibahas antara lain potensi dualisme peran dalam kepemimpinan BoP, ancaman terhadap sistem multilateralisme global, serta legitimasi geopolitik yang masih dipertanyakan sejumlah negara Eropa.
Di sisi lain, Mahendra menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas. Ia mengingatkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP masih memerlukan proses lanjutan, termasuk ratifikasi di DPR RI.
“Penandatanganan piagam tidak otomatis menjadikan Indonesia anggota penuh. Harus melalui mekanisme konstitusional,” tegasnya.
Ia juga menyebut pembahasan terkait BoP saat ini masih tertunda seiring meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Dalam penutup diskusi, IKA UB Kaltim merumuskan sejumlah rekomendasi, di antaranya menjaga konsistensi terhadap prinsip anti-penjajahan, memperkuat pengawasan DPR dalam proses ratifikasi, serta mendorong diplomasi kemanusiaan bagi Palestina.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan meningkatkan transparansi informasi agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak terjebak polarisasi isu global. Webinar yang berlangsung selama dua jam ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif, mencerminkan tingginya antusiasme peserta terhadap isu strategis internasional. (kpg/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan