KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemprov Kalimantan Timur tak ingin terburu-buru dalam membuka keran rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Di tengah tekanan fiskal, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menahan diri dan menghitung ulang kebutuhan pegawai secara lebih presisi.
BKD Kaltim saat ini tengah mengkaji ulang pemetaan kebutuhan pegawai, baik untuk jalur pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai faktor penentu utama dalam membuka formasi baru.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kaltim, Yuli Fitriyanti mengatakan, bahwa pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengusulkan kuota rekrutmen. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, Biro Organisasi, hingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terus dilakukan untuk memastikan belanja pegawai tetap terkendali.
"Kami harus betul-betul mempertimbangkan kondisi fiskal. Jangan sampai rekrutmen dilakukan, tetapi daerah justru tidak mampu membayar," kata Yuli, Selasa (14/4/2026). Di sisi lain, kebutuhan pegawai tetap bergerak dinamis. Setiap tahun, kata dia, ratusan ASN memasuki masa pensiun. Namun, BKD tidak serta-merta mengisi seluruh kekosongan tersebut.
Sejumlah penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat turut memengaruhi perhitungan kebutuhan, termasuk pengalihan kewenangan beberapa sektor seperti penyuluh pertanian. Kata Yuli, perubahan distribusi kewenangan itu membuat pemerintah daerah harus menghitung ulang kebutuhan pegawai secara lebih cermat.
Selain itu, adanya potensi perpindahan pegawai dari kabupaten/kota ke provinsi juga ikut menjadi variabel dalam perencanaan. Dalam konteks ini, BKD mempertimbangkan skema zero growth; yakni kebijakan rekrutmen yang hanya menggantikan pegawai yang pensiun, berhenti, atau meninggal dunia.
Dengan pendekatan ini, jumlah pegawai baru tidak akan melampaui angka kebutuhan riil. Tahun ini, sekitar 300 pegawai diperkirakan memasuki masa pensiun. Namun, angka tersebut berpotensi terserap oleh masuknya lulusan sekolah kedinasan maupun mutasi pegawai dari daerah lain.
Kondisi ini secara alami menjaga keseimbangan jumlah pegawai. Pada saat yang sama, BKD juga memilih memaksimalkan sumber daya manusia yang sudah ada. Ribuan tenaga P3K hasil rekrutmen sebelumnya kini menjadi fokus evaluasi kinerja. "Tahun lalu kami sudah merekrut lebih dari 9 ribu P3K. Itu yang kami optimalkan dulu, dievaluasi kinerjanya, baru kemudian dilihat lagi kebutuhan yang kurang," ucap Yuli.
Berdasarkan data BKD, total pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim saat ini mencapai lebih dari 21 ribu orang. Komposisinya terdiri atas sekitar 11 ribu P3K dan 9 ribu PNS. Meski kebutuhan tenaga kesehatan dan guru masih tinggi, pemenuhannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Baca Juga: Curhat PPPK Kaltim Soal Skema WFA: Adaptasi Sistem Digital Hingga Dampak ke Tunjangan Pegawai
Adapun terkait jadwal pembukaan seleksi CPNS dari pemerintah pusat, BKD Kaltim mengaku belum menerima informasi resmi. Biasanya, pengumuman rekrutmen nasional baru disampaikan menjelang akhir tahun, mengikuti kondisi keuangan negara. Untuk sementara, fokus pemerintah daerah adalah menata ulang kebutuhan pegawai agar lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kapasitas anggaran. "Intinya, semua harus terukur—baik dari sisi kinerja maupun kemampuan fiskal," pungkas Yuli. (riz)
Editor : Muhammad RizkiSumber : Kaltim Post