Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

DPR Marah! Nasib Jutaan Peserta BPJS Terkatung-katung, Baru 2 Juta Aktif

Uways Alqadrie • Rabu, 15 April 2026 | 18:32 WIB
Foto ilustrasi
Foto ilustrasi

KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama sejumlah kementerian berlangsung panas, Rabu (15/4/2026). Anggota dewan menyoroti lambatnya proses reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sebelumnya dinonaktifkan.

Dari total sekitar 11 juta peserta yang terdampak, baru sekitar 2 juta yang kembali diaktifkan. Kondisi ini memicu kritik dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, yang menilai kesepakatan sebelumnya belum dijalankan secara optimal.

Baca Juga: 35.476 Lowongan Kopdes Merah Putih 2026 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Ia mengingatkan, dalam rapat sebelumnya telah disepakati seluruh peserta tetap memperoleh layanan kesehatan selama masa transisi tiga bulan. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar peserta belum terakomodasi.

“Artinya masih jutaan masyarakat yang belum bisa mengakses layanan kesehatan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa seluruh peserta tetap dapat dilayani di fasilitas kesehatan meski statusnya belum aktif kembali secara administratif.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan rumah sakit untuk tetap memberikan pelayanan kepada seluruh peserta terdampak, sesuai kesepakatan dengan DPR.

Baca Juga: Viral Pulau Umang Dijual Rp65 Miliar, KKP Segel dan Bongkar Dugaan Pelanggaran Izin

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa akses layanan tetap terbuka bagi peserta nonaktif, khususnya saat membutuhkan perawatan.

“Kalau sakit, tetap dilayani. Semua fasilitas dibuka,” ujarnya.

Meski demikian, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan temuan di lapangan masih ada rumah sakit yang belum menjalankan kebijakan tersebut secara maksimal.

Baca Juga: Tips Mudah! Ini Cara Pakai Gelas Kaca Agar Tidak Pecah Kena Air Panas

Ia juga menyoroti kendala masyarakat dalam proses reaktivasi mandiri yang dinilai cukup rumit, sehingga berpotensi menghambat akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Komisi IX pun meminta pemerintah memastikan seluruh peserta PBI yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan tanpa hambatan, sesuai komitmen yang telah disepakati bersama.

Editor : Uways Alqadrie
#kementerian kesehatan (kemenkes RI) #Presiden Prabowo #iuran bpjs 2026 #Komisi IX DPR RI #bpjs kesehatan