KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Rencana aksi pada 21 April 2026 mendatang di Kantor DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, mendapat reaksi dari salah satu Dewan Penasehat Tim Ahli Gubernur Kaltim, Bambang Widjojanto.
Bambang menduga ada upaya yang direncanakan secara sengaja untuk mengecoh. Di mana, seolah-olah ada aspirasi rakyat, namun gerakan aksi itu disebutnya hanya sisa pertarungan politik dalam Pilgub Kaltim tahun 2024 yang belum selesai.
"Di sisi lainnya, kita tetap harus menghormati suara kritis yang murni dan otentik yang berasal dari mahasiswa yang sungguh-sungguh mewakili kepentingan rakyat," ucap Bambang, dikutip dari podcasnya yang diunggah di kanal youtube-nya, Sabtu (18/4/2026).
Baca Juga: Solidaritas Tanpa Jeda: Warga Samarinda Kompak Suplai Makanan dan Minuman untuk Aksi 21 April
Bambang juga menyindir adanya klaim, bahwa ribuan massa akan turun ke jalan. "Ada klaim, katanya ribuan masa siap turun ke jalan, tapi sesungguhnya publik harus jernih menjaga kewarasannya dan membaca dengan hati-hati. Ini bukan sekedar aspirasi, karena ini adalah residu politik dari kontestasi 2024 yang belum selesai," sambungnya.
Kelompok tersebut dinilai bukan kelompok yang mewakilu rakyat. Itulah sebabnya, kata Bambang, apa yang bisa dilihat dari gelombang demonstrasi yang direncanakan pada tahun ini.
Padahal, Bambang menilai bukankah aspirasi publik terkait Pilgub 2024 sudah selesai. "Hasilnya rakyat sudah menentukan pilihannya. Demokrasi sudah berjalan. Gelombang yang akan ditransformasi sebagai upaya pemakzulan menimbulkan pertanyaan," tuturnya.
Bambang, yang juga mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 ini menegaskan, bahwa di dalam politik, konsolidasi yang dibesar-besarkan, seperti kehendak ingin memakzulkan, hampir selalu punya motif politik.
"Dengan begitu, mobilisasi dipastikan bukan aspirasi. Itu sebabnya, dimunculkanlah isu-isu yang berkaitan dengan anggaran hingga fasilitas pejabat publik yang dijadikan tema untuk diangkat terus-menerus oleh kelompok-kelompok yang secara sengaja ingin melakukan keonaran," imbuhnya.
Kenapa upaya untuk pemakzulan yang mau dijadikan? Bambang melanjutkan, bahwa itu sebagai gelombang dan seolah-olah gerakan organik masyarakat bukanlah aksi spontan tapi konsolidasi yang sudah direncanakan jauh hari dan disiapkan secara sistematis dan terstruktur.
Bambang juga menilai apa yang dilakukan bukanlah substansi, tetapi sedang mencari momentum. Semua ini adalah pola klasik. Ketika kalah di bilik suara, maka pertarungan dipindahkan ke jalanan.
Sehingga kebijakan dikritik tanpa henti, tanpa melihat apa sesungguhnya yang secara substansi sedang terjadi. "Demonstrasi adalah hak, tetapi memaksakan narasi dengan membuat seolah-olah ada gelombang aspirasi yang membuat partiturnya," imbuhnya.
Yang ingin melakukan pemakzulan terhadap kepala daerah terpilih adalah bentuk delegitimasi demokrasi. Ajakan itu disebut Bambang berpotensi menciptakan chaos politik yang berkepanjangan. Itu sebabnya masyarakat harus kritis siapa sesungguhnya yang diuntungkan dalam proses ini. Sebab, lanjut dia, aksi sebesar ini tidak mungkin tanpa aktor dan orkestrasi.
Baca Juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Minta Publik Tak Termakan Opini Parsial Jelang Aksi 21 April
Saat ini ada situasi kritikal yang sedang dihadapi bangsa ini. Dan yang dikhawatirkan, Kalimantan Timur dijadikan tumbal. Bambany mengatakan bahwa kini yang dibutuhkan adalah kolaborasi, bukan mobilisasi emosi publik yang sesungguhnya hanya untuk kepentingan elit dan segelintir kelompok saja.
"Jangan sampai rakyat dijadikan alat. Jangan sampai aspirasi dijadikan topeng dari ambisi yang gagal. Kalau memang ingin perubahan, mari kita melakukan dialog. Tinggalkan provokasi dan agitasi. Kalau belum bisa menerima kekalahan, maka yang perlu diperbaiki adalah kedewasaan berpolitik," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki