KALTIMPOST.ID, NUSANTARA - Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase penting. Desain gedung sidang paripurna parlemen yang diajukan Otorita Ibu Kota Nusantara telah dikoreksi sekaligus disetujui Presiden Prabowo Subianto. Persetujuan itu menjadi dasar dimulainya konstruksi dengan target rampung pada 2028.
Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan, sebelum desain diajukan ke presiden, tim terlebih dahulu melakukan studi banding ke gedung parlemen di Mesir, Turki, dan India. “Kemudian hasil study banding itu kami laporkan ke bapak presiden,” ujarnya saat memaparkan rencana pembangunan di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia yang dipimpin Ahmad Muzani dalam kunjungan kerja ke Nusantara, Senin (20/4).
Basuki menyebut, saat menemui presiden, pihaknya menyiapkan empat alternatif desain sebelum dipilih Prabowo. “Kami bikin empat alternatif review desainnya,” katanya. Sejumlah perubahan dilakukan presiden pada detail kawasan parlemen. Mulai dari taman, pilar, helipad, hingga desain penangkal petir. Pada interior ruang sidang paripurna, warna diubah menjadi hijau, terinspirasi dari salah satu restoran di Paris, Prancis. “Engagement bapak presiden terhadap IKN sudah nyata,” sebut Basuki.
Simbol Pancasila di Kawasan Yudikatif
Untuk kompleks yudikatif, desain gedung utama Mahkamah Agung Republik Indonesia direvisi pada bagian pilar menjadi lima, sebagai simbol Pancasila. Sementara desain gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial tidak mengalami perubahan. Presiden juga memberi perhatian pada detail kecil, termasuk desain lampu penerangan jalan di kawasan tersebut yang dibuat lebih sederhana. “Beliau sampai memikirkan lampunya,” ujar Basuki.
Kompleks legislatif dan yudikatif akan dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, masing-masing di sisi kiri dan kanan Istana Negara. Lahan untuk kawasan yudikatif mencapai 15,5 hektare, sementara legislatif 41,81 hektare. Gedung sidang paripurna dirancang berkapasitas 1.579 orang, dengan luas bangunan 53.834 meter persegi dan ketinggian 4–6 lantai.
Optimistis Berfungsi 2028
Ketua MPR RI Ahmad Muzani meyakini IKN akan mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Menurutnya, kehadiran gedung legislatif dan yudikatif akan melengkapi fungsi pemerintahan, tidak hanya eksekutif. Ia juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dalam dua tahun terakhir. Dalam kunjungan sebelumnya pada akhir 2024, Muzani masih mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Kini, ia sudah mendarat di Bandara Internasional Nusantara.
“Saya kira itu sarana-sarana yang sangat penting bagi fasilitas dukungan terhadap IKN dan yang membanggakan kami,” ujarnya. Persetujuan desain oleh presiden menandai langkah besar bagi ekosistem pemerintahan IKN. Dengan target operasional pada 2028, IKN akan segera bertransformasi menjadi pusat politik nasional yang lengkap, menyatukan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu kawasan terintegrasi. (riz)
Editor : Muhammad Rizki