KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Polemik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Terbaru, sejumlah kader di daerah melontarkan kritik terhadap jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP), khususnya Sekretaris Jenderal Taj Yasin dan beberapa pengurus lain yang dinilai tidak aktif menjalankan tugas.
Kondisi ini menambah daftar panjang konflik di tubuh partai berlambang kakbah tersebut.
Sebelumnya, PPP juga diterpa dualisme kepengurusan hasil Muktamar X di Jakarta pada 2025 lalu, yang memunculkan dua kubu, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Konflik itu kemudian dinyatakan berakhir setelah pemerintah mengesahkan kepengurusan di bawah Mardiono.
Baca Juga: Dari Direktur Keuangan Bank DKI ke Dirut Bankaltimtara, Ini Perjalanan Karier Romy Wijayanto
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Timur, Gamalis, menegaskan pihaknya memilih tidak ikut terseret dalam polemik di tingkat pusat. DPW Kaltim, kata dia, lebih fokus menjalankan agenda organisasi sesuai instruksi resmi partai.
“Polemik di tingkat nasional kami lebih pada wait and see. Itu urusan DPP. Kami tidak mau terpengaruh, apalagi sampai dilempar ke DPC dan DPW. Kalau ada polemik di DPP, mohon DPP saja,” ujar Gamalis.
Ia menegaskan, struktur di daerah tetap berjalan normal. DPW maupun Dewan Pengurus Cabang (DPC) tetap menjalankan agenda organisasi seperti musyawarah wilayah (muswil) dan musyawarah cabang (muscab) sesuai arahan pusat.
“Kalau ada instruksi muswil, kami jalankan muswil. Ada muscab, kami jalankan muscab,” tegasnya.
Baca Juga: Klaim Terbuka Kritik tapi Tak Temui Massa, Pengamat Unmul Soroti Responsivitas Gubernur Kaltim
Gamalis juga memastikan, DPW PPP Kaltim mengakui secara penuh kepengurusan hasil muktamar yang dipimpin Muhammad Mardiono, sebagaimana telah disahkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.
“Saya kita sudah menjadi keputusan Muktamar. SK yang dikeluarkan Kemenkumham ketuanya adalah Pak Mardiono,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini kondisi internal PPP di Kalimantan Timur relatif kondusif dan tidak terdampak langsung oleh polemik di tingkat pusat. Pihaknya pun berharap konflik yang terjadi di DPP segera mereda demi menjaga soliditas partai.
Lebih jauh, Gamalis mengingatkan pentingnya konsolidasi menjelang agenda politik ke depan, terutama memasuki tahapan pemilu berikutnya. Ia menilai energi partai seharusnya difokuskan pada penguatan internal, bukan konflik berkepanjangan.
“Kita sudah menghadapi 2027, sebentar lagi masuk sudah pada pada agenda kepemiluan. Kita siapkan dari sekarang. Makanya berhentilah,” tandasnya.
Menurutnya, upaya rekonsiliasi yang dilakukan DPP melalui langkah islah atau konsolidasi internal perlu terus diperkuat agar PPP kembali solid menghadapi kontestasi politik mendatang. (*)
Editor : Duito Susanto