KALTIMPOST.ID, SAMARINDA--Penunjukan adik kandung Gubernur Kalimantan Timur, Hijrah Mas’ud, sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) memunculkan isu nepotisme.
Gubernur Rudy Mas’ud membantah tudingan nepotisme dan menegaskan langkah itu merupakan bagian dari hak prerogatifnya sebagai kepala daerah.
Itu dia sampaikan ketika mengundang sejumlah awak media dalam rangka jumpa pers di Hotel Atlet Samarinda, belum lama ini.
Rudy menegaskan bahwa pembentukan dan penunjukan anggota TAGUPP merupakan hak prerogatif kepala daerah, serupa dengan kewenangan presiden dalam menunjuk staf khusus maupun tenaga ahli.
Dia lalu merujuk pada praktik di tingkat nasional, termasuk di era pemerintahan Prabowo Subianto, yang menurutnya juga melibatkan orang-orang kepercayaan dalam lingkaran kerjanya.
"TAGUPP itu pembantu gubernur. Saya memilih orang-orang yang bisa berkomunikasi efektif dengan saya, karena kebutuhan kerja di lapangan berbeda-beda," kata Rudy.
Baca Juga: Komunikasi Politik Gubernur Kaltim Disorot, Pengamat Nilai Perlu Penguatan Arah dan Konteks
Pada kesempatan itu juga dijelaskan bahwa TAGUPP lebih bersifat koordinatif dan konsultatif. Tim ini tidak memiliki kewenangan eksekusi kebijakan, apalagi memberi perintah kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Fungsi utamanya adalah memberikan pertimbangan berbasis kajian dan membantu percepatan program di lapangan. Nah, dalam konteks penunjukan Hijrah Mas’ud, Rudy menilai hal itu lebih pada kebutuhan praktis.
Dia mengaku kerap berada di luar daerah, sehingga membutuhkan sosok yang bisa dipercaya untuk menangani hal-hal tertentu yang bersifat sensitif maupun mendesak.
Baca Juga: Kontroversi Pernyataan Rudy Mas’ud, Kader Gerindra Desak Permintaan Maaf Terbuka
"Ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa diwakilkan sembarang orang, misalnya terkait logistik atau mandat tertentu," ujarnya.
Meski demikian, ia membedakan secara tegas antara posisi di TAGUPP dengan jabatan struktural pemerintahan. Menurutnya, persoalan akan berbeda jika anggota keluarga ditempatkan sebagai aparatur sipil negara atau kepala dinas.
"Kalau itu terjadi, baru salah. Tapi TAGUPP bukan pengambil keputusan," katanya. Rudy juga menyebut, tidak semua anggota TAGUPP menerima honorarium. Bahkan, ia mengklaim ada anggota yang memilih tidak mengambil hak finansialnya, termasuk Hijrah Mas’ud, jika hal tersebut menjadi sumber polemik.
"Tim ahli gubernur dan wakil gubernur ini, ada juga yang tidak diambil honornya. Tapi tetap dia sebagai tim ahil gubernur. Bu Hijrah nanti saya sampaikan honornya tidak diambil, kalau itu persoalannya," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki