KALTIMPOST.ID-Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya buka suara sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Polemik itu terutama berkaitan dengan renovasi rumah jabatan (rujab) gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 25 miliar, yang menuai kritik luas dari publik.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Rudy melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud, pada Minggu (27/4/2026) malam. Dia mengakui, kegelisahan publik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudy.
Rudy menilai polemik ini menjadi refleksi penting, terutama dalam hal komunikasi kebijakan. Menurut dia, penyampaian informasi yang tidak utuh dapat memicu kesalahpahaman sekaligus memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Baca Juga: Komunikasi Politik Gubernur Kaltim Disorot, Pengamat Nilai Perlu Penguatan Arah dan Konteks
Meski menyebut renovasi rujab sudah ada sebelum dirinya menjabat, Rudy menegaskan tidak akan menghindar dari tanggung jawab. "Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini," katanya.
Sorotan publik terhadap proyek tersebut menguat setelah munculnya sejumlah item yang dinilai tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Keberadaan fasilitas ini memunculkan pertanyaan soal sensitivitas penggunaan anggaran di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Menanggapi kritik itu, Rudy mengambil langkah yang cukup tegas. Ia menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya untuk item yang dinilai di luar fungsi kedinasan. "Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut," tegasnya.
Baca Juga: Klaim Terbuka Kritik tapi Tak Temui Massa, Pengamat Unmul Soroti Responsivitas Gubernur Kaltim
Ia juga berjanji akan meninjau ulang seluruh kebutuhan renovasi agar benar-benar sesuai dengan fungsi rumah jabatan sebagai fasilitas negara. Ke depan, kata dia, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anggaran publik harus lebih mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
Peristiwa ini, menurut Rudy, menjadi pengingat bagi jajaran pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam merancang program, terutama yang bersinggungan langsung dengan persepsi publik.
"Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru," ujarnya.
Selain soal renovasi, Rudy juga menyinggung isu lain yang sempat menjadi sorotan, yakni keterlibatan keluarga dalam struktur Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.
Ia menegaskan akan menghentikan praktik tersebut demi menghindari konflik kepentingan. "Mulai esok, kami meniadakan keterlibatan keluarga dalam posisi strategis yang berkaitan dengan pemerintah provinsi," ujarnya.
Ia secara khusus menyebut posisi wakil ketua TAGUPP sebagai bagian yang ikut dievaluasi. Langkah ini, kata dia, diambil untuk memperkuat prinsip meritokrasi dalam pemerintahan. Rudy juga berjanji akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan dapat dipahami sekaligus diawasi publik.
"Kami akan memastikan setiap kebijakan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka," katanya. Di sisi lain, Rudy turut mengklarifikasi pernyataannya sebelumnya yang sempat mengaitkan pimpinan nasional dengan struktur staf ahli. Pernyataan itu memicu beragam tafsir di ruang publik.
Ia mengakui ucapannya bisa menimbulkan persepsi yang keliru jika tidak disampaikan secara utuh, dan karena itu menyampaikan permohonan maaf.."Saya mohon maaf atas pernyataan yang menimbulkan penafsiran yang tidak tepat," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki