KUTAI KARTANEGARA - Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri memastikan akan mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah. Evaluasi menyasar BUMD yang boros belanja operasional hingga potensi “akal-akalan” di tubuh perusahaan daerah. Pergantian direksi juga masuk rencana.
“Kami berharap seluruh BUMD menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah. Karena itu, saat ini kami melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja BUMD,” kata Aulia di Tenggarong, Senin, (28/4).
Aulia mengungkap temuan belanja tak wajar di beberapa BUMD. “Kami menemukan ada BUMD yang belanja operasional dan pegawainya hampir mencapai 70 persen dari pendapatan. Kondisi ini tentu tidak sehat dan menjadi perhatian serius untuk dievaluasi,” ujarnya.
Baca Juga: Beban Operasional BUMD Disorot, DPRD Kukar Buka Opsi Evaluasi Gaji
Pernyataan bupati ini juga sekaligus menanggapi temuan DPRD Kutai Kartanegara yang mulai menyoroti beban operasional badan usaha milik daerah di tengah kebutuhan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bahkan membuka opsi evaluasi gaji dan efisiensi internal BUMD agar setoran ke kas daerah bisa lebih besar.
Ahmad Yani mengatakan, BUMD harus mampu memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, terutama di tengah kondisi defisit anggaran yang membutuhkan sumber penerimaan tambahan. Menurutnya, sektor-sektor yang selama ini memiliki potensi besar perlu dikelola lebih maksimal
Menurut Aulia, BUMD sehat harus punya komposisi keuangan ideal. “BUMD yang sehat seharusnya bisa membagi komposisi keuangan dalam tiga kluster, yakni sekitar 30 persen untuk belanja operasional dan pegawai, 30 persen untuk kontribusi PAD, dan 30 persen untuk investasi. Ini penting agar BUMD bisa tumbuh dan berkembang,” kata Aulia.
Baca Juga: Terkait Opsi Menginap di Masjid, Ketua Fraksi PDIP Kukar Minta Ahmad Yani Jaga Pernyataan Publik
Ia menegaskan BUMD yang tak berinvestasi akan mandek. “Kalau tidak ada investasi baru, BUMD tidak akan tumbuh. Karena itu, BUMD dengan belanja operasional yang terlalu tinggi pasti akan kami evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Aulia mengaku sudah menerima telaahan staf terkait empat BUMD. “Saya telah mengarahkan agar dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga dijalankan oleh Sekda selaku board,” katanya.
Bupati tak segan menutup BUMD yang dinilai menyimpang. “Jika ada BUMD yang terkesan hanya untuk memperkaya jajaran internal, itu akan segera kami lakukan cut loss. Kami akan menggantinya dengan pihak yang benar-benar mau bekerja untuk daerah,” tegas Aulia. (riz)
Editor : Muhammad Rizki