KALTIMPOST.ID-Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan untuk keluar dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) mulai 1 Mei 2026.
Hal ini diduga sebagai buntut panasnya konflik di kawasan Teluk saat ini.
Sebagian kalangan menilai, langkah UEA ini bukan sekadar langkah ekonomi, tetapi juga manuver politik yang dapat mengubah peta kekuatan di kawasan ini.
Langkah ini sekaligus menjadi pukulan bagi Arab Saudi sebagai pemimpin de facto OPEC. Tanpa UEA, yang menyumbang sekitar 12 persen produksi, kemampuan organisasi dalam mengontrol pasar minyak global diperkirakan melemah.
Keputusan tersebut sebenarnya bukan hal mendadak. Selama beberapa tahun terakhir, Abu Dhabi kerap berselisih dengan Riyadh terkait kebijakan produksi. UEA ingin meningkatkan output, sementara Arab Saudi memilih menahan produksi demi menjaga harga tetap tinggi.
Ketegangan ini semakin terbuka di tengah dinamika kawasan, terutama setelah konflik yang melibatkan Iran serta keterlibatan Amerika Serikat dan Israel.
UEA bahkan disebut menjadi salah satu negara Teluk yang paling terdampak serangan, namun tidak mendapatkan dukungan kolektif yang solid.
Penasihat diplomatik UEA, Anwar Gargash, menilai solidaritas kawasan berada di titik terendah. “Sayangnya, posisi GCC adalah yang paling lemah dalam sejarah,” ujarnya.
Di sisi lain, keluar dari OPEC memberi UEA keleluasaan untuk meningkatkan produksi minyak tanpa terikat kuota.
Perusahaan energi nasional ADNOC menargetkan kapasitas produksi naik hingga 5 juta barel per hari pada 2027, sebagai bagian dari strategi memaksimalkan cadangan dan mengantisipasi perubahan pasar energi global.
Langkah ini juga mencerminkan perubahan arah kebijakan luar negeri UEA yang semakin pragmatis. Negara tersebut kini dinilai lebih mendekat ke Amerika Serikat, sekaligus membuka ruang kerja sama lebih luas dengan Israel.
Secara keseluruhan, keputusan keluar dari OPEC menunjukkan bahwa UEA ingin memainkan peran lebih mandiri dalam menentukan kebijakan energi dan geopolitik. Di tengah ketidakpastian pasca konflik kawasan, langkah ini berpotensi menjadi awal realignment besar di Timur Tengah.(*)