KALTIMPOST.ID-Anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan pembangunan yang berkualitas di Kaltim.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2027, Rabu (30/4).
Dalam forum tersebut, Hetifah mengapresiasi tema pembangunan yang diusung, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan layanan infrastruktur secara inklusif sebagai fondasi percepatan pertumbuhan. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama tidak lagi pada perumusan konsep, melainkan pada konsistensi implementasi di lapangan.
“Yang kita hadapi sekarang bukan sekadar merumuskan visi, tetapi bagaimana memastikan program benar-benar terfokus, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan harus berbasis data dan riset yang kuat. Data tidak boleh hanya menjadi pelengkap dokumen, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas program, alokasi anggaran, hingga evaluasi kebijakan.
Menurut Hetifah, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) juga perlu disikapi secara cermat. Ia mengingatkan, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, pembangunan IKN berpotensi memunculkan kesenjangan baru, baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.
“Karena itu, prinsip inklusivitas harus benar-benar diwujudkan. Mulai pemerataan pembangunan antar daerah, peningkatan konektivitas, hingga keberpihakan pada kelompok rentan,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Hetifah menyoroti pentingnya peningkatan akses sekaligus relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Kaltim tergolong tinggi, salah satunya didukung program Gratispol. Namun, kondisi tersebut belum tentu berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran.
“Kita harus menghindari mismatch antara lulusan dengan kebutuhan industri. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha harus diperkuat, termasuk mendorong kewirausahaan di kalangan generasi muda,” jelas politikus Partai Golkar itu.
Sementara itu, dalam pembangunan infrastruktur, Hetifah menekankan agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Infrastruktur harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan ekonomi lokal.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi program dan data yang berpotensi menimbulkan inefisiensi serta ketidaktepatan sasaran kebijakan. “Sinkronisasi ini penting agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai ketua Komisi X DPR RI, Hetifah menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, serta pengembangan SDM agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya Kaltim.
Ia memastikan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum musrenbang akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan dan anggaran di tingkat nasional. “Kami ingin memastikan setiap program nasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.