KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Ketiadaan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027 membuat Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, was-was. Neni menilai kondisi ini bisa menekan kemampuan fiskal daerah, terutama di tengah kebijakan penghematan dari pemerintah pusat.
Neni mengaku sempat berharap bankeu tetap tersedia dalam postur APBD provinsi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, saat mencermati rancangan anggaran 2027, dirinya tidak menemukan alokasi tersebut, baik untuk Bontang maupun kabupaten/kota lain. Kata dia, absennya bankeu akan berdampak langsung pada pelaksanaan program daerah, termasuk menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara.
Apalagi, mulai 1 Januari 2027, daerah diwajibkan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. "Kalau melihat postur APBD Bontang yang sekitar Rp 1,5 triliun, ruang untuk belanja pegawai jadi sangat terbatas," ujar Neni, disela-sela agenda Musrenbang RKPD 2027, Kamis (30/4/2026).
Selain itu, Pemkot Bontang juga meminta kejelasan terkait dana kurang bayar atau kurang salur dari pemerintah pusat. Neni menyebut ada potensi sekitar Rp 402 miliar yang diharapkan bisa masuk dalam perencanaan APBD 2027. Neni menegaskan, jika dana tersebut tidak disalurkan, maka tekanan terhadap keuangan daerah akan semakin berat, tidak hanya bagi Bontang tetapi juga daerah lain di provinsi ini.
Di sisi lain, Pemkot Bontang tetap mengajukan sejumlah usulan prioritas kepada pemerintah provinsi. Fokusnya antara lain penanganan longsor dan peningkatan jalan provinsi. Selain itu, pembangunan tanggul Sungai Bontang, serta penataan kawasan pesisir dan permukiman juga menjadi perhatian.
Untuk sektor ketenagakerjaan, Bontang mendorong penguatan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), khususnya pelatihan pengelasan bawah air. Program ini disebutnya penting untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di proyek strategis nasional di kota tersebut, sekaligus menekan angka pengangguran. "Jadi ada, kemarin tanahnya sudah kita hibahkan, tapi berganti kepala BLK-nya, yaitu pelatihan las di bawah air, ini sangat penting sekali, karena ada beberapa proyek strategi nasional yang ada di Bontang," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki