KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti penurunan anggaran program Jospol untuk penggiat agama di Kalimantan Timur. Pemkot Bontang meminta pemerintah provinsi membagi kuota secara adil ke seluruh kabupaten/kota. Neni mengakui program Gratispol dan Jospol sejauh ini cukup membantu daerah. Namun, ia mengaku tidak melihat secara jelas porsi untuk Bontang dalam program Jospol, meski meyakini hal itu hanya terlewat dalam paparan.
"Yang saya lihat, anggaran Jospol untuk penggiat agama turun drastis, tinggal Rp 300 juta. Itu mungkin hanya cukup untuk sekitar 10 sampai 14 orang," kata Neni, setelah diberi kesempatan berbicara di forum Musrenbang untuk RKPD 2027, Kamis (30/4/2026). Ia lalu membandingkan dengan realisasi sebelumnya, di mana dari target yang mencapai ribuan orang, baru sekitar 800 orang yang sudah diberangkatkan. Dengan sisa target yang masih panjang, Neni menilai perlu ada distribusi yang lebih merata.
Baca Juga: Ajukan Protes di Musrenbang Kaltim, Wawali Samarinda Saefuddin Zuhri Minta Pemprov Tak Hapus Bankeu
Karena itu, pembagian kuota tidak boleh terpusat di kota besar seperti Samarinda atau Balikpapan. Ia mencontohkan, pada pelaksanaan sebelumnya Bontang hanya mendapat jatah sekitar 10 orang. "Nah ini saya minta pembagiannya adil, minimal setiap kabupaten/kota dapat. Jangan terpusat di kota tertentu saja," tegasnya.
Neni juga meminta agar penurunan anggaran ini disosialisasikan dengan baik kepada para penggiat agama melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kendati begitu, Neni memahami kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami penurunan, namun menekankan pentingnya transparansi dan pemerataan dalam pelaksanaan program. "Supaya tidak terjadi distorsi di masyarakat, perlu disampaikan bahwa memang ada penurunan APBD. Tapi pembagiannya tetap harus adil," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki