KALTIMPOST.ID-Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 datang dengan sebuah ironi yang tak bisa diabaikan. Di tengah semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah justru mengungkap fakta mencemaskan.
Data terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebutkan, sekitar 120 ribu sekolah dasar (SD) di Indonesia berada dalam kondisi rusak. Baik ringan, sedang, hingga berat.
Jumlah tersebut bukan angka kecil. Mengingat masih mengutip data Kemendikdasmen, Indonesia memiliki total sekitar 140 ribu SD. Artinya sekitar 85 persen di antaranya mengalami kerusakan. Lantas bagaimana dengan Kaltim?
Penelusuran yang dilakukan Kaltim Post di situs resmi Kemendikdasmen dengan data terakhir tahun 2024 mencatat lebih dari seribu SD, seratusan SMP, dan puluhan SMA/SMK sederajat termasuk kategori rusak.
Menanggapi data ini, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyebut akan segera melakukan verifikasi. “Kami akan crosscheck data tersebut,” ungkap Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin melalui pesan WhatsApp, Jumat (1/5).
Disebutnya, harus dilakukan pemeriksaan valid tidaknya data yang diunggah Kemendikdasmen dengan kondisi riil di lapangan.
Mengingat data tersebut memiliki gap waktu, sementara bisa saja telah dilakukan perbaikan di masing-masing daerah. “Kadang-kadang data Dapodik tidak seperti kondisi riil di lapangan,” sebutnya.
Namun Armin menyebut, Pemprov Kaltim tidak tutup mata. Pihaknya pun dalam berbagai kesempatan meminta bantuan kepada sekolah dan masyarakat untuk bisa berpartisipasi melapor jika memang menemukan adanya kerusakan infrastruktur pendidikan.
“Kami tentu mendukung agar masyarakat ikut memberi data, agar bisa kami segera benahi,” ucapnya.
Sebelumnya pada pertengahan April lalu, Disdikbud Kaltim kepada awak media pun telah memasang target. Di mana mulai 2027, tidak boleh ada lagi sekolah jenjang SMA, SMK, hingga SLB yang berada dalam kondisi rusak atau tidak layak di bawah kewenangan provinsi.
Armin menegaskan, bahwa kelayakan fasilitas belajar merupakan fondasi utama dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif. Menurutnya, kualitas pembelajaran akan sulit tercapai jika lingkungan sekolah tidak mendukung.
“Bagaimana siswa bisa belajar optimal kalau kondisi sekolahnya tidak nyaman? Itu menjadi prioritas utama kami. Tidak boleh ada lagi sekolah yang rusak,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah. Meski secara total jumlah guru di Kaltim dinilai mencukupi, sekitar 11 ribu orang, distribusinya belum merata.
Kekurangan paling terasa terjadi pada tenaga pengajar produktif di sekolah kejuruan. Beberapa bidang keahlian tertentu, seperti pelayaran, menjadi contoh sulitnya mencari guru karena tenaga profesional lebih memilih bekerja di industri.
“Untuk guru produktif memang menjadi tantangan. Misalnya pelayaran, banyak yang lebih memilih berkarier di lapangan daripada mengajar,” jelasnya.
Ketimpangan itu bahkan cukup signifikan di sejumlah daerah. Di Kutai Kartanegara (Kukar) misalnya, masih terdapat puluhan formasi guru produktif yang belum terisi. “Di Kukar ada sekitar 32 kekurangan guru produktif. Ini yang sedang kami carikan solusinya,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.