BALIKPAPAN - Antrean panjang sopir di SPBU Kilometer 13 dan Kilometer 15 sudah menjadi pemandangan sehari-hari. PMII dan sopir se-Balikpapan menilai masalah ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi BBM. Namun kelemahan dalam tata kelola energi dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Setiap hari sopir angkutan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat umum harus menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk mendapatkan solar. Ketua Cabang PMII Balikpapan Hijir Ismail Aziz mengatakan, kuota solar di SPBU Kilometer 15 mencapai 24 ton atau setara 24.000 liter per hari. Meski kuota tersebut tergolong besar, antrean tetap mengular panjang dan kerap tidak terurai hingga akhir waktu operasional.
Sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas distribusi. "Dugaan adanya penyimpangan berupa penimbunan solar yang berpotensi menyebabkan kuota harian yang seharusnya mencukupi justru cepat habis," ungkapnya.
Baca Juga: Tuntut Evaluasi Kelangkaan Solar, Sopir Truk dan PMII Demo di Depan DPRD Balikpapan
Sedangkan pengawasan lemah dan tidak optimal peran aparat penegak hukum dinilai semakin memperparah situasi. Imbasnya banyak kendaraan yang masih mengantre tidak mendapatkan jatah.
Sekaligus memperparah ketidakadilan distribusi di lapangan. Menurutnya kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi. Namun menciptakan ketegangan sosial, potensi konflik, dan membuka celah praktik penyimpangan.
"Antrean yang mengular menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan, serta buruknya manajemen distribusi," tuturnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada kenaikan biaya logistik, mobilitas yang terganggu, dan melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Total ada delapan tuntutan aksi yang disampaikan PMII dan sopir se-Balikpapan. Pertama mendesak aparat penegak hukum dalam untuk memaksimalkan pengawasan distribusi solar, menindak tegas praktik penimbunan, penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat.
"Kedua, mendesak pembukaan SPBU di beberapa titik baru untuk mengurai kepadatan yang terpusat di SPBU Kilo 13 dan Kilo 15," ujarnya. Sehingga distribusi solar menjadi lebih efektif dan tidak terfokus pada satu lokasi.
Ketiga membuka kembali SPBU Kilo 9 khusus untuk bus dan travel agar mengurangi beban antrian di SPBU lain. Serta memastikan kelancaran transportasi umum dan jasa transportasi.
"Keempat memprioritaskan kuota solar di SPBU terdekat bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal agar distribusi lebih tepat sasaran dan tidak didominasi oleh pihak-pihak tertentu," bebernya.
Kelima mendesak aparat penegak hukum, antara lain Polresta Balikpapan dan Polda Kaltim untuk menuntaskan persoalan oknum-oknum penimbun solar.
"Apabila tidak mampu, kami mendesak kapolres dan kapolda untuk mundur," tegasnya. Poin keenam mendesak pembukaan SPBU 24 jam di titik-titik strategis guna mengurangi penumpukan antrian pada jam tertentu dan memberikan akses yang lebih merata bagi masyarakat.
Ketujuh mendesak BPH MIGAS untuk mengevaluasi kuota BBM di Balikpapan. Khususnya solar subsidi agar mencukupi sesuai kebutuhan.
Terakhir mendesak gubernur Kaltim untuk menuntaskan segala persoalan di Kaltim. "Jika semua tuntutan tidak dipenuhi dalam kurun waktu 7x24 Jam dari surat ini ditanda tangani maka kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak lagi," tutupnya.
Aksi unjuk rasa berakhir dengan damai. Usai Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri dan perwakilan Pertamina Patra Niaga menemui massa dan membuat kesepakatan sementara. (riz)
Editor : Muhammad Rizki