KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Ketimpangan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah di Kalimantan Timur. Di tengah tren penurunan kemiskinan secara provinsi dalam lima tahun terakhir, sejumlah kabupaten/kota justru masih menanggung beban kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyebut, angka kemiskinan tak bisa dibaca hanya dari capaian tingkat provinsi. Menurut dia, kondisi di tiap daerah memiliki persoalan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda pula.
"Pendekatan penanganannya juga harus beda, tidak bisa disamaratakan. Jika dilihat lebih rinci, setiap daerah punya karakteristik berbeda," ungkapnya, Kamis (7/5/2026). Jika menukil data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim periode 2021–2025, Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kaltim.
Pada 2025, jumlah penduduk miskin di daerah itu mencapai 54,99 ribu jiwa. Di bawahnya, Kabupaten Kutai Timur mencatat 34,91 ribu jiwa penduduk miskin, sementara Kota Samarinda berada di posisi berikutnya dengan 30,45 ribu jiwa. Tiga daerah tersebut menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di Kaltim selama lima tahun terakhir.
Sebaliknya, sejumlah daerah mencatat angka kemiskinan relatif rendah. Kabupaten Mahakam Ulu, misalnya, menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni 2,73 ribu jiwa pada 2025. Kota Bontang menyusul dengan 6,18 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 9,34 ribu jiwa.
Kendati demikian, tren penurunan jumlah penduduk miskin sebenarnya terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Kaltim sepanjang 2021–2025. Hanya saja, laju penurunannya berbeda-beda. Ada daerah yang mampu menekan angka kemiskinan cukup signifikan, namun ada pula yang penurunannya cenderung lambat.
Dalam persoalan ini, Andi menilai kondisi geografis menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya angka kemiskinan di sejumlah daerah. Wilayaj dengan cakupan luas dan akses yang terbatas dinilainya menghadapi tantangan lebih besar dalam pemerataan pembangunan maupun distribusi bantuan sosial.
"Jadi dibutuhkan strategi khusus agar bagaimana program-program bisa menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Di daerah seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur itu wilayahnya luas," urainya. Selain faktor geografis, lanjut dia, struktur ekonomi daerah juga disebut turut menentukan tingkat kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan.
Menurut Andi, sebagian daerah di Kaltim masih sangat bergantung pada sektor tertentu, terutama sektor berbasis sumber daya alam. Dia menyebut sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor ekstraktif lainnya masih menjadi penopang utama ekonomi di banyak wilayah Kaltim. Ketergantungan terhadap sektor tersebut membuat daerah lebih rentan saat terjadi perlambatan ekonomi maupun fluktuasi harga komoditas.
Baca Juga: Tak Lagi untuk Gubernur, Kursi Pijat Pemprov Kaltim Bakal Disewakan demi Tambah PAD
Di sisi lain, secara agregat kondisi kemiskinan di Kaltim terus menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk miskin tercatat turun dari 241,77 ribu jiwa pada 2021 menjadi 199,71 ribu jiwa pada 2025. Penurunan itu juga diikuti membaiknya persentase tingkat kemiskinan. Pada 2021, angka kemiskinan Kaltim berada di level 6,54 persen. Angka tersebut turun secara bertahap hingga mencapai 5,17 persen pada 2025.
Andi mengklaim capaian itu dipengaruhi kombinasi intervensi pemerintah dan membaiknya kondisi ekonomi daerah. Peningkatan konsumsi rumah tangga serta kembali bergeraknya sektor unggulan turut mendorong penurunan angka kemiskinan. Namun demikian, menurut dia, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya menekan angka kemiskinan secara umum, melainkan memastikan penurunannya terjadi secara merata di seluruh daerah.
Hingga saat ini, pemerintah terus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga diperkuat untuk mendorong program pemberdayaan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. "Dengan begitu, intervensinya bisa lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat. Harus spesifik pendekatannya per daerah," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki