KALTIMPOST.ID-Panjangnya antrean solar subsidi di SPBU memicu aksi protes ratusan sopir truk dan mahasiswa, Senin (4/5) lalu di depan gedung DPRD Balikpapan. Aksi tersebut pun mendapat sikap dari Pemkot dan DPRD Balikpapan.
Dua hari setelah demo, pada Rabu (6/5) Mei, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, Sales Area Manager Kaltimut Pertamina Patra Niaga Narotama Aulia Fazri, dan Kabag Perekonomian Setkot Balikpapan Sri Hartini Anugraha bersama perwakilan sopir truk dan mahasiswa datang ke Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Balikpapan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada BPH Migas. Pertama, penambahan kuota bio solar sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Kedua, penambahan jumlah SPBU penyalur bio solar untuk mengurai antrean panjang. Ketiga, memperketat pengawasan distribusi agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
DPRD menilai, antrean panjang yang sempat terjadi hingga berhari-hari menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kuota yang tersedia dengan kebutuhan kendaraan logistik di Balikpapan.
Apalagi saat ini hanya terdapat dua SPBU utama dari 19 SPBU yang melayani bio solar subsidi untuk kendaraan berat, yakni SPBU Kilometer 13 dan Kilometer 15 Balikpapan Utara.
Diterima oleh anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, audiensi pun menghasilkan sejumlah poin penting.
Menukil dari situs resmi DPRD Balikpapan, Kamis (7/5) disebutkan BPH Migas menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan distribusi BBM subsidi yang memicu aksi demonstrasi sopir truk.
BPH Migas menyatakan akan segera mengambil sejumlah langkah konkret. Salah satunya dengan menambah volume pasokan harian bio solar di SPBU penyalur dalam waktu dekat.
Selain itu, BPH Migas juga mulai mengkaji opsi pembukaan layanan SPBU selama 24 jam khusus untuk penyaluran Bio Solar.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan antrean kendaraan logistik yang selama ini menumpuk di dua SPBU utama Balikpapan.
Tidak hanya itu, BPH Migas juga akan meningkatkan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih lancar hingga ke tingkat pengguna akhir.
“BPH Migas memperkenankan penggunaan kuota yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan Bio Solar di lapangan sebagai langkah respons cepat,” demikian salah satu poin hasil pertemuan tersebut.
Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo, Wali Kota Balikpapan Permudah Izin Pengembang
Artinya, kuota yang tersedia saat ini dapat dimaksimalkan penggunaannya agar penyaluran bio solar tidak lagi terhambat seperti sebelumnya.
Dalam pertemuan itu, BPH Migas juga menegaskan bahwa proses penyelesaian SPBU eksisting sebagai penyalur bio solar maupun usulan tambahan kuota akan disinkronkan dengan evaluasi triwulanan BBM subsidi nasional.
Evaluasi triwulan kedua sendiri dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Dalam momentum tersebut, kondisi riil distribusi bio solar di Balikpapan diharapkan menjadi salah satu prioritas pembahasan.
BPH Migas juga memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan secara berkala agar langkah-langkah yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu dalam rilis resminya ke media, Sabtu (9/5), Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan Pertamina pada prinsipnya mendukung langkah-langkah evaluasi yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan agar penyaluran bio solar di Balikpapan dapat semakin optimal. Kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan penyaluran berjalan lebih tepat sasaran.
“Sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi di SPBU, Pertamina sejak Senin (4/5) telah menambah penyaluran bio solar di atas kuota harian yang ditetapkan. Di SPBU 6476119 KM 13, penyaluran bio solar telah ditingkatkan menjadi 64 KL per hari atau sebesar 160 persen dari kuota harian. Sementara di SPBU 6476110 KM 15, penyaluran telah ditingkatkan menjadi 40 KL per hari atau sebesar 162,5 persen dari kuota harian,” ungkap Edi.
Namun demikian, peningkatan penyaluran ini juga perlu dilakukan secara terukur agar tetap sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun serta memastikan BBM subsidi bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.
“Kami terus berupaya menjaga ketersediaan stok dan kelancaran penyaluran di lapangan agar aktivitas masyarakat, khususnya sektor transportasi dan logistik, tetap berjalan optimal,” jelasnya. (rd)
Editor : Romdani.