KALTIMPOST.ID, SAMARINDA--Pemprov Kalimantan Timur kembali mengalokasikan anggaran jumbo untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah perbatasan. Tahun 2026 ini, jalur non-status yang menghubungkan Tering di Kabupaten Kutai Barat menuju Ujoh Bilang, Mahakam Ulu, menjadi salah satu fokus penanganan.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, anggaran disiapkan hampir Rp 90 miliar untuk tiga paket pekerjaan fisik sekaligus di ruas tersebut. Proyek ini ditujukan untuk memperlancar akses transportasi masyarakat dan distribusi logistik antardaerah.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kaltim, M Muhran mengatakan, penanganan ruas Tering–Ujoh Bilang melibatkan lintas kewenangan, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian PUPR. “Di tahun ini kami ada tiga paket pekerjaan di sana. Nilainya kurang lebih Rp 29 miliar, Rp 29 miliar, dan Rp 30 miliar. Jadi totalnya hampir Rp 90 miliar,” kata Muhran saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5/2026).
Tiga paket tersebut masing-masing diberi nama Rekonstruksi Jalan Tering–Ujoh Bilang 1, Tering–Ujoh Bilang 2, dan Tering–Ujoh Bilang 3. Seluruh pengerjaan menggunakan konstruksi rigid pavement atau cor beton agar lebih tahan terhadap beban kendaraan berat.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Syarat dan Skema Penghitungan Nilai Jalur Mutasi Anak GTK pada SPMB Bontang 2026
Dari total anggaran yang disiapkan, PUPR Kaltim memperkirakan penanganan efektif yang bisa dikerjakan berada di kisaran 6 hingga 7 kilometer jalan. Menurut Muhran, perhitungan panjang penanganan masih disesuaikan dengan kondisi harga bahan bakar minyak, terutama solar industri, yang memengaruhi biaya konstruksi di lapangan.
“Kami sedang hitung kembali penyesuaiannya karena harga solar ada kenaikan. Tapi estimasi awal kami bisa menangani kisaran 6 sampai 7 kilometer lebih dengan konstruksi rigid,” ujarnya. Proyek ini juga menjadi lanjutan dari pembangunan rigid pavement yang sebelumnya telah rampung dikerjakan melalui APBD Provinsi Kaltim.
Saat ini, proses administrasi untuk pelaksanaan proyek disebut tengah disiapkan sebelum masuk tahap lelang umum. “Masih proses dan segera berkegiatan di lapangan,” lanjut Muhran. Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi persoalan status jalan di sepanjang jalur Tering–Ujoh Bilang. Dari total ruas fungsional yang ada, sekitar 30 kilometer disebut belum memiliki kejelasan status kewenangan kementerian.
Kondisi itu membuat Pemprov Kaltim harus menyusun prioritas penanganan, terlebih di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran. “Karena anggaran kita terbatas dan ada efisiensi, tentu jalur yang belum klir statusnya ini belum bisa kita tangani penuh secara langsung. Prioritas kami amankan jalur bagian depan dulu agar akses masyarakat semakin nyaman,” tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki