Sungai bukan sekadar jalur transportasi, tetapi urat nadi pangan masyarakat. Di wilayah perbatasan, ketika air surut dan distribusi terganggu, gudang pangan menjadi harapan baru untuk menjaga dapur warga tetap menyala.
Muhammad Rizki
mrizki@kaltimpost.co.id
DI atas tanah yang subur dan berbukit, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) justru kerap dipaksa “berpuasa” oleh distribusi yang tersumbat. Jarak yang jauh dari pusat pasokan, menjadikan kabupaten perbatasan ini sebagai salah satu wilayah paling rentan dalam peta pangan Kalimantan Timur (Kaltim).
Di Kecamatan Long Apari, wilayah paling ujung Mahulu yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, harga beras jenis Mawar dan Kura-Kura sempat menembus Rp 1 juta per karung ukuran 25 kilogram, saat kemarau panjang melanda pada 2025. Ketika sungai surut dan distribusi tersendat, harga pangan di pedalaman melonjak dalam hitungan hari.
Ini menjadi alarm keras bahwa intervensi sesaat tak lagi cukup. Mahulu membutuhkan sistem penyimpanan pangan yang mampu menjaga pasokan ketika jalur distribusi terganggu. Potret krisis itu bukan sekali terjadi. Ketika musim kemarau datang dan permukaan Sungai Mahakam mulai surut, denyut distribusi pangan ikut tersendat.
Perjalanan distribusi yang memakan waktu panjang membuat perahu pengangkut bahan pokok tak lagi leluasa melintas. Sementara akses darat dari Kabupaten Kutai Barat menuju Mahulu hingga kini belum tersambung sepenuhnya. Membuat harga pangan strategis melonjak tinggi. Khususnya di kecamatan-kecamatan perbatasan seperti Long Pahangai dan Long Apari.
Jalur udara menggunakan helikopter pun tak selalu mampu menjadi solusi karena biaya tinggi dan keterbatasan armada. Keterlambatan pasokan beberapa hari saja, dapat memicu lonjakan harga pangan di tingkat masyarakat. Warga mulai kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Marlince (39), ibu rumah tangga di Kecamatan Ujoh Bilang, mengaku kenaikan harga pangan saat musim kemarau selalu menjadi beban berat bagi keluarganya. Program Gerakan Pangan Murah yang digelar Perum Bulog, menjadi salah satu cara warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“Apalagi untuk ibu-ibu seperti kami yang tidak bekerja,” ujarnya kepada Kaltim Post belum lama ini. Saat ditemui di halaman Polres Mahulu, Marlince membeli paket berisi beras, minyak goreng, dan gula seharga Rp 120 ribu. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga di toko ketika distribusi mulai terganggu. “Tadi saya beli paket beras, minyak goreng, dan gula cuma Rp 120 ribu. Kalau di toko biasa bisa lebih mahal. Jadi sangat terbantu,” katanya.
Namun bagi Bulog, operasi pasar semata dinilai tidak cukup untuk menghadapi persoalan pangan di daerah pedalaman seperti Mahulu. Infrastruktur penyimpanan dan distribusi menjadi kebutuhan mendesak. Agar pasokan pangan tetap tersedia ketika jalur logistik terganggu. Kondisi itu pula yang mendorong Bulog memperluas infrastruktur pangan di Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Tidak hanya mengejar serapan gabah petani, Bulog mulai menyiapkan jaringan pergudangan baru di sejumlah daerah. Yang selama ini rentan terhadap gangguan distribusi dan gejolak harga pangan. Di Kaltara, Bulog sedang menyiapkan gudang baru di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Sedangkan di Kaltim, Mahulu, Kutai Barat (Kubar), Kutai Timur (Kutim) hingga Kota Bontang masuk dalam peta pengembangan tersebut.
Di wilayah-wilayah itu, Bulog bersama pemerintah daerah mulai menyiapkan hibah lahan, perencanaan teknis hingga administrasi pembangunan gudang pangan. Kepada Kaltim Post Jumat, 8 Mei 2026, Pimpinan Wilayah Bulog Kaltim-Kaltara, Musazdin Said, mengatakan, pembangunan gudang baru menjadi bagian penting dalam memperkuat cadangan pangan, sekaligus mempercepat intervensi pasar ketika harga bahan pokok melonjak.
“Gudang ini penting untuk menjaga cadangan pangan sekaligus mengintervensi inflasi harga di kabupaten dan kota,” ujarnya di Kompleks Pergudangan Karang Asam Ulu II, Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda Kanwil Kaltim-Kaltara. Menurut Musazdin, gudang-gudang tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk penyimpanan beras. Bulog juga menyiapkan fasilitas penyimpanan komoditas strategis lain. Seperti gula pasir, minyak goreng premium hingga jagung pakan.
Kehadiran gudang dinilai akan memangkas rantai distribusi, sekaligus mempercepat respons ketika pasokan pangan terganggu. Di antara sejumlah daerah yang disiapkan, Mahulu menjadi salah satu wilayah paling krusial. Lama perjalanan kapal dari Kota Samarinda ke Ujoh Bilang, pusat pemerintahan Mahulu, umumnya memakan waktu sekitar 24 hingga 30 jam lebih, tergantung pada arus sungai, muatan, dan jumlah pemberhentian di dermaga kecil sepanjang perjalanan.
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan, keberadaan gudang akan membantu pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat, terutama ketika distribusi terganggu akibat cuaca maupun kondisi geografis. “Dengan adanya fasilitas pergudangan Bulog di daerah ini, kami berharap pengelolaan cadangan pangan dapat lebih optimal dan mampu mengantisipasi berbagai kondisi darurat seperti bencana maupun gangguan distribusi,” ujarnya.
Sambil menunggu pembangunan permanen, Bulog menyiapkan gudang filial. Tempat penyimpanan sementara untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di pedalaman dengan akses sulit. Dukungan terhadap pembangunan gudang pangan juga datang dari DPRD.
Ketua DPRD Mahulu Devung Paran mengatakan, keberadaan gudang Bulog diharapkan memperkuat penyimpanan dan distribusi bahan pokok, terutama beras. Sehingga ketersediaan pangan masyarakat tetap terjaga sepanjang tahun. Menurutnya, gudang pangan dapat menjadi awal penguatan ketahanan pangan sekaligus mendorong ekonomi pertanian masyarakat.
Daerah Bergerak Membangun Cadangan Pangan
Langkah serupa mulai bergerak di Kubar. Pemerintah daerah bersama Bulog menyiapkan pembangunan gudang berkapasitas 1.000 ton di Kecamatan Barong Tongkok. Gudang tersebut diproyeksikan menjadi penyangga utama distribusi pangan wilayah pelosok.
Penjabat Sekkab Kubar Kamius Junaidi mengatakan, fasilitas tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok masyarakat. “Nantinya menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama saat terjadi lonjakan kebutuhan atau gangguan distribusi,” katanya.
Sementara di Kutim, pembangunan gudang diarahkan untuk menopang ambisi daerah menjadi salah satu sentra pangan baru di Kaltim. Pemkab Kutim menyiapkan lahan hingga 4,7 hektare untuk pembangunan gudang Bulog berkapasitas sekitar 3.500 ton. Langkah itu dinilai penting mengingat Kutim masih menghadapi defisit produksi beras cukup besar.
Produksi beras Kutim saat ini baru sekitar 16.963 ton per tahun. Sementara kebutuhan masyarakat mencapai 41.070 ton. Selisih kebutuhan yang mencapai hampir 59 persen, membuat Kutim masih bergantung pada pasokan luar daerah. Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, mengatakan, pembangunan gudang Bulog menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan jangka panjang.
“Kita tidak mau Kutim hanya jadi tempat distribusi. Kita ingin Kutim jadi daerah yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Gudang Bulog adalah langkah awalnya,” tegasnya. Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman menilai, keberadaan Bulog di daerah, akan memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani yang selama ini masih menghadapi ketidakpastian penyerapan.
“Dengan adanya Bulog, hasil pertanian mereka memiliki tempat untuk diserap dan dipasarkan,” tegasnya. Menurut Faizal, keberadaan fasilitas penyimpanan pangan akan menentukan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian daerah. Apalagi Kutim masih memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas untuk pengembangan komoditas pangan.
Penguatan cadangan pangan juga mulai disiapkan di wilayah pesisir. Di Bontang, pemerintah daerah menyiapkan lahan tiga hektare untuk pembangunan gudang pangan baru di kawasan Bontang Lestari. Keberadaan gudang tersebut diharapkan memperkuat cadangan pangan, sekaligus menekan risiko inflasi ketika pasokan terganggu.
Pembangunan gudang baru di Mahulu, Kutim, Kutai Barat, Bontang hingga Nunukan dan Malinau di Kaltara, merupakan bagian dari program pembangunan 100 Infrastruktur Pasca Panen (IPP) yang dijalankan Perum Bulog di berbagai daerah Indonesia. Program tersebut mencakup pembangunan gudang penyimpanan, fasilitas pengering, penggilingan padi modern, hingga silo untuk memperkuat rantai logistik pangan.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, di tengah meningkatnya produksi pangan. Menurut Rizal, proyek tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pemerataan akses pangan hingga wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
“Gudang-gudang ini akan kita prioritaskan di wilayah yang sulit dijangkau. Saudara-saudara kita di 3T berhak atas pangan yang terjamin,” katanya dikutip dari siaran pers Perum Bulog. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembangunan gudang baru merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional. Sekaligus jawaban terhadap tuntutan petani karena panennya melimpah, baik gabah maupun jagung.
Menurut dia, peningkatan produksi pangan nasional harus diikuti kesiapan infrastruktur penyimpanan agar hasil panen petani dapat terserap dengan baik. “Produksi beras meningkat 13 persen, dan pembangunan gudang baru ini akan memastikan hasil panen terserap dengan baik, termasuk untuk komoditas jagung,” ujarnya.
Menjaga Akar Rumput dengan Jemput Pangan
Di tengah penguatan infrastruktur itu, Bulog juga menjalankan strategi lain di tingkat akar rumput. Perusahaan pelat merah tersebut mulai mengandalkan pola jemput bola untuk menjaga serapan gabah petani tetap optimal. Koordinasi dilakukan bersama dinas pertanian dan penyuluh lapangan guna mendeteksi wilayah yang memasuki masa panen.
Daerah seperti Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara hingga Samarinda, menjadi fokus utama karena memiliki tingkat produksi gabah relatif tinggi. Musazdin menyebut Bulog bahkan membentuk grup komunikasi khusus bernama “Tim Jemput Pangan” yang melibatkan petugas lapangan hingga aparat teritorial di daerah.
Melalui pola itu, informasi panen dapat diterima lebih cepat. Sehingga Bulog bisa langsung turun menyerap gabah petani sebelum harga jatuh di tingkat bawah. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan rantai pangan, mulai dari petani hingga konsumen.
Di satu sisi, Bulog berupaya memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak. Di sisi lain, perusahaan itu juga dituntut menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Meski demikian, tantangan yang dihadapi masih besar. Hingga kini, sebagian besar kebutuhan beras Kaltim masih dipasok dari luar daerah.
Ketergantungan tersebut membuat wilayah ini rentan terhadap gangguan distribusi maupun gejolak harga ketika jalur logistik terganggu. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Gerardus Budisatrio Djiwandono menilai, percepatan pembangunan infrastruktur pangan menjadi kebutuhan mendesak, jika Kaltim ingin memperkuat ketahanan pangannya sendiri.
“Perbaikan dan pembangunan infrastruktur Bulog ini sangat dibutuhkan supaya pangan di Kaltim bisa lebih baik lagi,” ucap wakil Kaltim di Senayan ini, saat meninjau gudang Bulog Kaltim-Kaltara di Samarinda, pekan lalu. Menurut dia, hampir seluruh daerah di Kaltim memiliki potensi pangan masing-masing yang dapat dikembangkan.
Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Berau, Kutim hingga Mahulu, disebut memiliki kekuatan berbeda, mulai dari hortikultura hingga produksi beras. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pertumbuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat, gudang-gudang yang kini mulai dirancang di berbagai sudut Kaltim dan Kaltara, mungkin tampak seperti bangunan biasa.
Namun dari tempat-tempat itulah, upaya menjaga pasokan pangan perlahan sedang dibangun. Bagi daerah pedalaman seperti Mahulu, keberadaan gudang pangan bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia menjadi simbol harapan agar masyarakat tak lagi cemas ketika sungai surut, distribusi terhambat, dan harga beras kembali melambung. (*)
Editor : Muhammad Rizki