KALTIMPOST.ID-Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Bupati PPU Mudyat Noor dan Wakil Bupati Abdul Waris Muin.
Setidaknya sudah 1 tahun 3 bulan, Mudyat-Waris resmi memimpin Penajam Paser Utara (PPU). Sejak dilantik di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025.
Kepada Kaltim Post, Mudyat membeberkan sejumlah tantangan hingga pencapaian yang berhasil diraih selama satu tahun masa pengabdian.
Menurutnya tantangan terbesar saat ini menghadapi kondisi fiskal daerah yang kurang baik. “Apalagi ketika baru dilantik, langsung terjadi pemotongan fiskal yang luar biasa,” ujarnya.
Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran yang membuat rasionalisasi APBD. Tak sampai di situ, PPU kembali putar otak saat mengalami penundaan pembayaran dana bagi hasil (DBH).
Baca Juga: Disdikbud Kutai Barat Evaluasi Dapodik Delapan Kecamatan untuk Perkuat Akurasi Data Pendidikan
Tentu kondisi fiskal ini menjadi tantangan utama untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat. “APBD 2026 awalnya di posisi Rp 3,2 triliun. Sekarang turun lagi posisi Rp1,6 triliun,” ungkapnya.
Itu pun masih ada komponen dari bantuan keuangan dan dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan beban operasional seperti gaji dan tunjangan pegawai cukup besar.
PPU menjadi salah satu pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pemotongan tunjangan. Sementara di beberapa daerah lain, ada yang memotong tunjangan pegawai dari 30 persen hingga 60 persen akibat efisiensi.
“Bahkan ada yang dihabiskan sama sekali. Tentu akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai,” sebutnya. Mudyat memilih APBD berfokus minimal mencapai standar pelayanan minimum (SPM).
Terutama pada kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sektor pendidikan dengan menerbitkan Kartu Penajam Cerdas. Pemkab PPU memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu kepada siswa baru jenjang SD dan SMP.
“Kita harapkan anak-anak tadi bisa beli sepatu, baju, dan tas,” ujarnya. Sekaligus memudahkan penerima bantuan. Selanjutnya pada bidang kesehatan, pihaknya mulai berbenah meningkatkan pelayanan.
Baca Juga: Banjir Kiriman dari Mahulu Rendam Kecamatan Tering, Jalur Poros Kubar-Mahulu Mulai Tergenang
Baik dari sisi pembangunan infrastruktur hingga pemenuhan fasilitas pendukung. RSUD Ratu Aji Putri Botung dilengkapi beberapa peralatan medis yang selama ini dibutuhkan masyarakat.
“Ada CT scan dan peralatan pasang ring jantung cathlab. Insyaallah tahun ini sudah bisa tersedia,” bebernya. Serta tidak kalah penting, Pemkab PPU berupaya terus meningkatkan pelayanan air minum.
Sebelumnya cakupan pelayanan PDAM masih sekitar 30 persen. Kini sudah lebih baik karena berhasil mencapai lebih dari 40 persen. “Kita utamakan hal-hal yang sifatnya mendasar,” tegasnya.
Meski begitu, tantangan fiskal yang memang menjadi beban utama. Pihaknya berupaya bisa maksimal dengan APBD terbatas tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Dalam tekanan fiskal, kita harus berkreatifitas langsung dengan mencari sumber-sumber pendanaan baru karena jika hanya mengandalkan APBD tidak mampu,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.