KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Aksi bertajuk “Ketuk Pintu Gubernur” yang digelar masyarakat terdampak konflik agraria di Kalimantan Timur mendapat respons langsung dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Dalam audiensi di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/5/2026), Rudy berjanji akan menindaklanjuti persoalan sengketa lahan yang selama ini dikeluhkan warga.
Koordinator Lapangan Aksi Ketuk Pintu Gubernur, Nina Iskandar, mengapresiasi langkah gubernur yang turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan tuntutan warga. “Alhamdulillah, Gubernur langsung membersamai kami dan langsung menerima aspirasi-aspirasi kami,” ujar Nina usai audiensi.
Dalam pertemuan itu, Rudy disebut berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memeriksa seluruh Hak Guna Usaha (HGU) yang beroperasi di wilayah Kaltim. Rencana tersebut disambut positif oleh warga yang selama ini mengaku kesulitan mencari keadilan atas sengketa lahan dengan perusahaan.
“Ini sudah bagian yang luar biasa. Bisa menyelamatkan masyarakat kita yang sampai dengan hari ini masih tertindas oleh korporat-korporat besar yang merampas lahan-lahan warga,” kata Nina. Meski begitu, warga menegaskan bakal terus mengawal komitmen pemerintah daerah agar tidak berhenti sebatas janji. Sebab, konflik agraria di Kaltim sudah berlangsung lama dan berulang kali disuarakan sejak sebelum kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Baca Juga: Temui Ratusan Warga Korpri Loa Bakung, Gubernur Rudy Mas’ud Janji Kaji Peralihan SHGB ke SHM
“Apapun yang disampaikan sama gubernur masih tahapan awal, masih janji seperti itu. Tapi akan kami up terus dan akan kami kawal,” lanjutnya. Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengaku prihatin terhadap berbagai persoalan sengketa lahan yang dialami masyarakat.
Dia menyebut kehadiran warga penting untuk membantu pemerintah memetakan persoalan agraria yang terjadi di sejumlah daerah. “Jujur kami sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi. Tapi kami senang bertemu masyarakat agar bisa memetakan satu per satu persoalan yang dihadapi. Terima kasih atas data dan informasi yang sudah diberikan kepada kami,” ujar Rudy.
Sejumlah kasus di wilayah Marangkayu, Long Mesangat, hingga Jahab disebut menjadi perhatian khusus Pemprov Kaltim. Rudy meminta warga melengkapi dokumen pendukung agar pemerintah memiliki dasar kuat dalam mengambil langkah penyelesaian.
“Pemprov akan menampung semua dan membahas ini. Dokumen aslinya kita butuhkan, atau minimal foto copy-nya. Ada sertifikat yang kita lihat tadi, ini terkait tanggung jawab negara serta perusahaan,” tegasnya. Rudy juga memastikan pemerintah provinsi akan berpihak kepada masyarakat selama persoalan tersebut berada dalam kewenangan daerah.
Dia bahkan membuka kemungkinan pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan. “Sepanjang ini kewenangan Pemprov Kaltim, kami akan berdiri di belakang masyarakat Kaltim. Termasuk mencabut perizinan yang memang menjadi kewenangan kami,” ucap Rudy.
Sebagai langkah awal, Rudy menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah untuk segera melakukan kajian dan berkoordinasi dengan ATR/BPN Kaltim terkait persoalan tersebut.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan ATR/BPN Kaltim. Akan kami kaji serta pelajari sungguh-sungguh. Di sini juga sudah ada kepala-kepala dinas kami,” katanya. Pihaknya meminta masyarakat bersabar karena penyelesaian konflik agraria membutuhkan proses hukum dan administrasi yang tidak singkat.
Rudy memastikan pemerintah akan menangani kasus-kasus tersebut secara bertahap melalui tim khusus yang tengah disiapkan. “Satu per satu kita akan selesaikan, tidak bisa sekaligus. Kami akan membentuk tim khusus untuk menangani ini,” tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki