KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rencana penghapusan tenaga pendidikan honorer yang digulirkan pemerintah pusat mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Di Tanah Etam, keberadaan guru honorer dinilai belum bisa dikesampingkan. Terutama untuk menambal kekurangan tenaga pendidik di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyebut kebijakan pusat soal penghapusan honorer itu muncul dari gambaran umum kondisi nasional. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan besarnya beban anggaran daerah dalam membiayai tenaga honorer.
Namun begitu, penerapan kebijakan tersebut tidak bisa disamaratakan. Tiap daerah punya kapasitas fiskal berbeda, termasuk dalam membiayai sektor pendidikan. “Biasanya pusat melihat fenomena secara umum. Misalnya beban keuangan daerah dianggap berat, lalu muncul arahan-arahan tertentu. Tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Aturan pengelolaan keuangan daerah bisa jadi dasarnya. Kebijakan pembiayaan memang harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dan Kaltim dinilai masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan guru honorer.
“Kalau Kaltim secara fiskal masih memungkinkan, ya tetap dipertahankan. Kami di Komisi IV juga sepakat bahwa guru honorer masih harus dipertahankan,” tegasnya. Sarkowi menyebut, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan tenaga pengajar di Kaltim masih tinggi. Kekurangan guru paling terasa di kawasan pedalaman dan daerah terpencil yang belum sepenuhnya bisa dijangkau tenaga ASN atau PPPK.
Karena itu, dia mendorong pemerintah se-Kaltim menyiapkan mekanisme peningkatan kapasitas bagi guru honorer. Langkah tersebut dinilai penting agar kompetensi semakin meningkat dan mampu mendekati standar tenaga pendidik ASN maupun PPPK.
“Tinggal bagaimana mekanisme yang ada bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru honorer supaya posisi dan kualitasnya bisa semakin setara dengan guru ASN atau PPPK,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki