KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Kelompok penyandang disabilitas ikut turun dalam “Aksi 215” yang digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (21/5/2026). Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Masyarakat Kaltim memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pemangkasan bantuan sosial (bansos) untuk penyandang disabilitas hingga dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Perwakilan penyandang disabilitas, Muhammad Ilham, mengatakan jumlah penerima bansos disabilitas disebut turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Ternyata yang mendapatkan kemarin hanya 500 orang. Ke mana 5.500 suara kami? Ke mana nama-nama kami?” kata Ilham saat berorasi di hadapan massa aksi.
Menurut Ilham, sebelumnya jumlah penerima bansos disabilitas di Kaltim bisa mencapai sekitar 6.000 orang per tahun. Namun, tahun ini jumlah tersebut disebut dipangkas secara signifikan. Dalam orasinya, Ilham juga menyinggung alasan efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pemerintah daerah. Ia mempertanyakan penggunaan APBD yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok disabilitas.
Baca Juga: Dikepung Demo Aliansi Masyarakat, Rudy Mas'ud Jawab Tuntutan Mundur atau Setujui Angket
Massa aksi turut menyoroti dugaan penggunaan anggaran untuk kebutuhan pribadi gubernur hingga anggaran tim ahli yang nilainya disebut mencapai puluhan juta rupiah. “Dia menggunakan anggaran untuk tim ahli yang angkanya mencapai Rp20 juta hingga puluhan juta rupiah. Kalau dihitung rata-rata ratusan per bulan selama satu tahun, itu anggaran besar. Pertanyaannya, pembangunan apa yang sudah dihasilkan oleh seorang Rudy Mas’ud di Kaltim ini?” ujarnya.
Selain itu, massa juga menyinggung pengadaan kursi pijat senilai Rp125 juta yang disebut sebagai fasilitas pelepas lelah gubernur. Ilham menilai kebijakan tersebut melukai perasaan masyarakat, terutama penyandang disabilitas tunanetra yang menggantungkan hidup dari profesi pijat.
“Bukankah Bapak bisa memberdayakan teman-teman disabilitas tunanetra? Mereka menghidupi keluarganya itu hanya dengan memijat, Pak. Di mana simpati dan empati seorang Rudy Mas’ud?” katanya. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menegaskan aksi tersebut dilakukan bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan menuntut hak masyarakat atas pengelolaan anggaran daerah dan sumber daya di Kaltim. Di akhir orasi, Ilham juga menyampaikan kritik keras kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
“Jika Anda ingin mundur dengan terhormat, itu lebih baik daripada kami, masyarakat Kaltim, yang membantu Anda mundur,” ucap Ilham disambut sorakan massa aksi. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pihak Gubernur Rudy Mas’ud terkait tuntutan kelompok disabilitas. (riz)
Editor : Muhammad Rizki