KALTIMPOST.ID-Jika Walhi melihat persoalan ini dari kacamata hukum dan hak asasi, Ketua Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Indonesia Devi Anggraini menempatkannya dalam sejarah yang jauh lebih panjang.
Devi menjelaskan apa yang terjadi di wilayah Balik Sepaku bukanlah kerusakan yang muncul tiba-tiba sejak pembangunan IKN dimulai.
Luka itu, kata dia, telah dibuka sejak puluhan tahun lalu, ketika hutan-hutan adat mulai didatangi izin-izin konsesi.
“Kalau kita lihat mulai dari datangnya HPH (hak pengusahaan hutan), kemudian berganti dengan hutan industri, itu sebenarnya memicu kerusakan bukan hanya dari sisi ekologi. Tetapi juga bagaimana ruang hidup yang selama ini dirawat oleh masyarakat makin lama makin berkurang,” ujarnya.
IKN itu hanya pemicu luka baru yang akhirnya tak pernah sembuh, dari rangkaian panjang perubahan lanskap yang terus menekan masyarakat adat Balik.
Baca Juga: Festival Lesung Osap 2026 di Kampung Bena Baru Didorong Perkuat Wisata Budaya Berau
Sebelum ibu kota baru datang, hutan-hutan lebih dulu terbelah oleh konsesi kayu, hutan tanaman industri (HTI), hingga aktivitas tambang ilegal yang perlahan mengepung kampung-kampung kecil masyarakat Balik, ruang hidup mereka makin menyempit dari waktu ke waktu.
Devi menyebut perampasan wilayah adat yang berlangsung secara masif telah membuat praktik-praktik hidup masyarakat adat perlahan tidak lagi bisa dijalankan.
Dampaknya bukan hanya pada hilangnya hutan secara fisik, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga adat memenuhi keperluan hidupnya sendiri. “Yang dihabisi justru ruang reproduksi utama dari masyarakat adat Balik itu,” ujarnya.
“Kerusakan ekologisnya bukan hanya dalam konteks fisik dia berubah fungsi, tapi kemudian memengaruhi banyak pada proses keberlanjutan hidup masyarakat adat Balik Sepaku,” sambungnya.
Pada masa lalu, masyarakat Balik mengenal kawasan-kawasan hutan tertentu seperti Lati Tuo dan Lati Nudo. Hutan jadi ruang hidup yang menopang pangan, obat-obatan, hingga relasi sosial masyarakat.
Perempuan adat memegang peranan penting di sana, yakni mengelola hasil hutan, menjaga benih, merawat kebun, hingga memastikan dapur keluarga tetap hidup.
Kata dia, sekarang semuanya harus beli. Dia pastinya mendengar keluh kesah perempuan adat di Sepaku. Jika dulu keperluan harian bisa dipenuhi dengan uang sekitar Rp 30 ribu, kini perlu Rp 150 ribu hanya untuk makan saja.
Baca Juga: Angka Stunting Berau Masih Tinggi, PKK Diminta Aktif Tingkatkan Kunjungan Posyandu
Belum bicara soal air bersih, karena sekarang sumur-sumur sudah tidak bisa dipakai karena sering terendam banjir. Bagi perempuan adat, situasi itu berarti beban yang tidak ikut berkurang, justru bertambah.
“Perempuan adat itu punya fungsi menjaga ketahanan hidup keluarganya,” ujarnya. “Dengan tekanan krisis ekologis yang terjadi, apakah beban perempuan berkurang? Enggak. Tetap sama. Tapi kemampuan mereka untuk memenuhinya yang turun jauh karena alamnya berubah,” terangnya.
Belum lagi ketika disuruh bersaing. Perempuan-perempuan adat juga sadar mereka sulit bersaing di tengah arus ekonomi baru IKN karena keterbatasan akses pendidikan formal sejak lama.
Devi mengaku mendengar langsung kegelisahan itu dari perempuan-perempuan Balik Sepaku. “Mereka sampai bilang, ‘masa kami pemilik wilayahnya, tapi nanti kami cuma jadi orang yang mencuci WC?’” ujarnya.
Kalimat itu, menurut Devi, menjadi gambaran paling telanjang tentang ketimpangan yang sedang mereka hadapi.
“Secara ekonomi mereka dilumpuhkan,” katanya. “Sumber-sumber hidupnya dihabisi, sementara kemampuan untuk bertahan di sistem ekonomi baru juga tidak dipersiapkan,” tuturnya.
HILANGNYA PENGETAHUAN
Bagi masyarakat adat Balik, kehilangan hutan bukan semata kehilangan pohon. Yang ikut hilang adalah pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan lintas generasi.
Cara mengambil madu, mengenali tanaman obat, membaca musim, hingga ritual-ritual adat yang selama ini menjaga hubungan masyarakat dengan alam.
Bagaimana pohon-pohon tempat lebah bersarang kini tergantikan tanaman akasia. Praktik mengambil madu yang dulu menjadi bagian dari pengetahuan hidup masyarakat kini makin sulit dilakukan karena ruang ekologisnya sudah berubah. Perubahan paling terasa juga terjadi pada ruang-ruang spiritual masyarakat adat Balik.
Devi menyebut normalisasi sungai dan pembangunan Intake Sepaku membuat akses masyarakat ke Batu Badok --tempat ritual jadi tertutup aksesnya.
“Dia adalah hubungan spiritual yang dibangun atas dasar hubungan masyarakat dengan alam,” katanya. “Itu yang mengikat masyarakat adat supaya tetap bersama-sama,” tambahnya.
Ketika ritual tak lagi bisa dilakukan, ikatan sosial di dalam komunitas ikut melemah. Kehidupan gotong royong yang dulu menjadi fondasi kampung perlahan berubah menjadi lebih individual.
“Sekarang ketika satu demi satu itu dihancurkan, ritualnya tidak bisa dilakukan. Apalagi yang kemudian bisa mengikat masyarakat adatnya?” ujar Devi.
Perempuan AMAN menyebut situasi itu sebagai “krisis sosial ekologis” yakni sebuah kondisi ketika kerusakan lingkungan berjalan beriringan dengan runtuhnya relasi sosial dan identitas komunitas. (rd)
Editor : Romdani.