KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kembali disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaltim 2025. Capaian itu memperpanjang catatan positif Pemprov Kaltim yang mampu mempertahankan opini serupa sejak 2012.
Namun, di balik capaian tersebut, masih ada sejumlah catatan yang dianggap perlu segera dibenahi. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengapresiasi tata kelola keuangan daerah yang dinilai terus membaik. Meski begitu, dia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap melakukan pembenahan supaya laporan keuangan yang disajikan semakin akrual dan minim temuan.
“Sudah bagus dalam tata kelola keuangan daerahnya. Patut disyukuri,” ucapnya usai rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK di Gedung B DPRD Kaltim, Senin, 25 Mei 2026.
Salah satu temuan yang ikut menjadi perhatian berkaitan dengan program unggulan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yakni Gratispol pendidikan. Dalam pemeriksaan tersebut, auditor menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp1,05 miliar. Selain itu, terdapat anggaran Rp2,1 miliar yang belum terserap.
Menanggapi hal itu, Hamas, begitu dia disapa, memilih menunggu tindak lanjut pemerintah daerah dalam menjalankan rekomendasi BPK. Sesuai mekanisme, Pemprov memiliki waktu 60 hari setelah LHP diterima untuk menindaklanjuti catatan auditor.
“Nanti kan rekomendasi dijalankan pemerintah. Kita lihat nanti di pembahasan APBD berikutnya terkait pengembalian lebih bayar itu,” katanya. DPRD Kaltim, lanjut dia, juga akan membedah lebih jauh isi LHP tersebut di internal dewan.
Tak menutup kemungkinan, sejumlah temuan BPK nantinya diintegrasikan dengan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur dan wakil gubernur yang saat ini masih berjalan. “Mungkin nanti akan dikaitkan dengan temuan-temuan dari pansus LKPj,” singkatnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki