KALTIMPOST.ID, SAMARINDA -Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim mengkritik keras absennya perwakilan Pemerintah Provinsi dalam diskusi publik peringatan Hari Anti Tambang (Hatam) 2026 yang digelar di kawasan Taman Universitas Mulawarman, Selasa, (26/5/2026).
Forum yang merefleksikan catatan kelam 52 nyawa melayang di lubang tambang tersebut sedianya mengundang Gubernur Rudy Mas'ud dan Dinas ESDM Kaltim, namun hanya dihadiri oleh perwakilan Unit Tipiter Polresta Samarinda yang menyatakan bahwa laporan terkait dugaan aktivitas tambang ilegal masih dalam proses penanganan
Bagi JATAM, absennya pemerintah menjadi cerminan sikap abai negara atas semua tragedi lubang tambang sejauh ini. "Ketidakhadiran ini jadi jawaban jika pemerintah memang enggak serius dan enggak berani menangani masalah ini," ungkap Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing.
Sejak awal, forum yang diinisiasi JATAM ini untuk memberikan ruang dialog agar masyarakat mendengar langsung bagaimana sikap pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan lingkungan serta korban jiwa akibat lubang tambang.
“Jumlah korban terus bertambah tapi sampai hari ini, tapi kita tak pernah bisa melihat bagaimana keseriusan dan ketegasan menyikapi persoalan tambang," sambungnya.
Mustari juga menyinggung janji Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, yang sebelumnya sempat menyatakan akan serius menangani persoalan lubang tambang. Namun, setelah kembali muncul korban baru, publik tak melihat respons berarti dari pemerintah.
“Jadi untuk kami omongan itu memang omongan sampah yang enggak pernah ada ketegasan,” tegasnya. Bagi JATAM, Hari Anti Tambang yang diperingati setiap 29 Mei jadi sebuah alarm jika lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga masih jadi ancaman untuk masyarakat. “Selama lubang-lubang itu masih tetap menganga dan selama perusahaan masih tetap dibiarkan meninggalkan tanggung jawabnya, aku kira korban akan terus berjatuhan,” tutup Mustari.
Dalam forum tersebut, Polresta Samarinda mengirimkan Wawan Rianto, perwakilan dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter). Kepada awak media, Wawan mengatakan laporan JATAM terkait dugaan aktivitas tambang oleh PT IBP masih dalam proses penanganan.
“Masih dalam proses. Nanti dalam waktu dekat ini kita akan menindaklanjuti. Nanti akan kita panggil pihak terkait termasuk dari pihak JATAM untuk dimintai keterangan,” ujarnya
Pihak kepolisian juga belum berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kaltim lantaran proses laporan masih berjalan. “Itu nanti salah satu RTL kami untuk mengoordinasikan tentang hal itu karena yang memiliki regulasi terkait itu kan ada di sana,” katanya.
Saat ditanya mengenai deretan kasus kematian di lubang tambang yang terjadi sejak 2011, Wawan mengatakan pihak kepolisian akan mengevaluasi kembali laporan-laporan sebelumnya. “Nanti akan kita evaluasi kembali dan akan kita cek,” singkatnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki