KALTIMPOST.ID - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, mulai melakukan penataan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu fokus utama yang akan dilakukan adalah mengevaluasi penerima manfaat agar Program MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi BGN setelah Nanik resmi dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Selain mengevaluasi penerima manfaat, Program MBG juga akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan efisiensi anggaran.
Menurut Nanik, Program MBG harus tetap berjalan dengan target perbaikan gizi yang jelas, namun pelaksanaannya perlu ditata agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini. Tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Penerima Manfaat MBG Akan Ditinjau Ulang
Dalam tahap awal evaluasi, BGN akan melakukan refocusing atau peninjauan ulang terhadap kelompok penerima manfaat Program MBG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan dukungan gizi.
Nanik menilai jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat mencapai 63 juta orang perlu ditinjau kembali berdasarkan kondisi riil di lapangan. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan distribusi bantuan yang lebih tepat dan efektif.
"Jadi, kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," jelas Nanik, yang dilansir dari Akurat.co, Selasa (9/6).
Dapur MBG Juga Masuk Tahap Penataan
Selain mengevaluasi penerima manfaat, BGN juga akan melakukan moratorium sementara untuk mengkaji kebutuhan dapur penyedia makanan dalam Program MBG.
Menurut Nanik, langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah jumlah dapur yang sudah tersedia saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing daerah atau justru berlebih.
"Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan," ujarnya.
Penataan ini diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan fasilitas pendukung program di berbagai wilayah.
Tahun 2026 Jadi Momentum Perbaikan Kualitas
BGN juga menegaskan bahwa fokus utama sepanjang 2026 bukan lagi memperbanyak jumlah dapur atau memperluas cakupan program secara cepat, melainkan memastikan kualitas pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi akan dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi petunjuk teknis dan standar yang berlaku.
"Kami juga sudah sampaikan ke presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak," pungkas Nanik.
Dengan evaluasi penerima manfaat, penataan dapur, serta penguatan kualitas layanan, BGN berharap Program MBG dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi dari pemerintah.***
Editor : Dwi Puspitarini