KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Pembangunan dapur program makan bergizi gratis di Long Ikis, Kabupaten Paser, menyisakan persoalan bagi sejumlah pengusaha lokal. Mereka mengeluh lantaran pembayaran bahan bangunan yang telah mereka suplai hingga kini belum dilunasi oleh kontraktor.
Keluhan itu disampaikan langsung kepada Pemprov Kaltim. Para pelaku usaha diwakili oleh Maskur, pemilik Toko Jaya Abadi, yang mengaku menjadi salah satu korban dalam proyek pembangunan dapur MBG tersebut.
"Dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk saya juga kepada pak wakil gubernur, maka kami datang ke sini," kata Maskur saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Kamis (11/6).
Maskur mengatakan, langkah mengadu ke pemerintah provinsi diambil setelah berbagai upaya komunikasi dengan pihak terkait tidak membuahkan hasil. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai penyelesaian pembayaran yang tertunggak.
Masalah itu bermula ketika dua kontraktor mengambil bahan bangunan dari toko miliknya dan sejumlah toko lain untuk kebutuhan pembangunan dapur MBG. Namun, setelah material dikirim dan digunakan, pembayaran yang dijanjikan tak kunjung diterima.
"Ada dua kontraktor yang terlibat. Saya pemilik Toko Jaya Abadi yang memasok bahan untuk pembangunan dapur BGN, tapi sampai sekarang belum dibayar. Bahkan saya mendapat informasi salah satu kontraktor kabur. Sementara satu kontraktor lainnya masih merespons komunikasi," ujarnya.
Akibat dari masalah itu, pelaku usaha memperkirakan kerugian yang dialami tokonya sendiri mencapai lebih dari Rp 300 juta. Namun angka tersebut hanya sebagian kecil dari total tunggakan yang belum dibayar. Berdasarkan kuasa yang diberikan sejumlah subkontraktor kepada dirinya, nilai piutang macet dalam proyek itu mencapai sekitar Rp 3,5 miliar.
Dana yang tertahan miliaran rupiah itu disebut mengganggu perputaran usaha dan kondisi keuangan para korban. Karena itu, Maskur berharap Pemprov Kaltim tidak tinggal diam. Dia meminta pemerintah ikut membantu mencari solusi agar hak para pelaku usaha yang telah memasok material bisa segera dibayarkan.
"Harapan kami, pemerintah provinsi bisa membantu. Bagaimana caranya supaya hak kami ini bisa dibayar. Intinya kami harus dibayar, karena usaha toko itu keuntungannya tidak seberapa," katanya.
Pada bagian lain, pihaknya juga khawatir setelah muncul berbagai pemberitaan mengenai proyek serupa di daerah lain yang berujung pada persoalan hukum.
Kondisi itu disebut membuat para pelaku usaha di Paser merasa cemas jika masalah yang mereka hadapi tidak segera ditangani. Maskur menyatakan, jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, pihaknya siap menempuh langkah lanjutan dengan melaporkan persoalan tersebut ke tingkat pusat.
"Kami ini resah sebenanrya, karena kan di banyak pemberitaan sudah ada kasus begini. Apalagi sudah ada yang ditangkap. Kalau enggak ada kejelasan, kami siap tindalanjuti ke pusat (kantor BGN)," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki