KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), hingga persoalan di sektor pendidikan yang dinilai Fraksi Gerindra DPRD Kaltim untuk segera dievaluasi.
Sejumlah catatan itu disampaikan juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Kaltim terkait nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Afif, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov patut diapresiasi. Namun, predikat tersebut tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap berbagai persoalan yang masih membayangi pengelolaan anggaran daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra ialah tren penurunan PAD dalam tiga tahun terakhir. Pada 2025, realisasi PAD tercatat hanya mencapai 91,7 persen dari target yang telah ditetapkan. Bagi Gerindra, angka itu menjadi sinyal bahwa masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergarap optimal.
Karena itu, Pemprov Kaltim didorong untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat sumber-sumber pendapatan yang ada sekaligus menggali potensi baru yang selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.
"Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan optimalisasi PAD dan menggali potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal," ujar Afif. Tak hanya soal pendapatan, Fraksi Gerindra juga menyoroti besarnya Silpa tahun anggaran 2025 yang masih menyentuh angka Rp961 miliar.
Besaran dana yang tidak terserap itu dinilai mencerminkan belum optimalnya proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Afif menilai, anggaran yang mengendap dalam jumlah besar berpotensi mengurangi manfaat pembangunan yang semestinya bisa segera dirasakan masyarakat.
"Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan percepatan pelaksanaan program agar anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah," katanya.
Di sektor pendidikan, Gerindra meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Beasiswa Gratispol. Permintaan itu menyusul adanya temuan penerima ganda yang dikhawatirkan memicu ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pendidikan. Selain itu, fraksi tersebut juga menyoroti pentingnya pemerataan bantuan perlengkapan sekolah agar benar-benar menjangkau siswa yang membutuhkan.
"Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program beasiswa, termasuk temuan penerima ganda serta pemerataan bantuan perlengkapan sekolah agar tepat sasaran," tegas Afif. (riz)
Editor : Muhammad Rizki