KALTIMPOST.ID,DUBAI–Kesepakatan damai tentatif untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini berada di ujung tanduk. Ketegangan baru mencuat setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa syarat mutlak berakhirnya perang adalah penarikan mundur total pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Tuntutan ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Tel Aviv dan berpotensi memicu kembali perang skala penuh.
Meski draf perjanjian antara AS dan Iran tersebut belum dipublikasikan, sejumlah pejabat dari kedua belah pihak mulai memberikan interpretasi yang saling bertolak belakang. Israel sendiri sejatinya bukan bagian langsung dari perjanjian damai ini.
Namun, mereka terlibat aktif dalam pusaran perang setelah bergabung dengan AS saat meluncurkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari lalu, dan menduduki sebagian wilayah Lebanon selatan dalam pertempuran melawan kelompok Hizbullah.
"Tanpa penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah yang mereka duduki selama perang ini, maka perang belum sepenuhnya berakhir," tegas Araghchi, Selasa (16/6).
Pernyataan Iran ini langsung menambah kerumitan baru dalam proses diplomasi. Pakistan selaku mediator utama menyatakan bahwa poin kesepakatan memang menuntut penghentian seluruh operasi militer, termasuk di Lebanon.
Namun, seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya membantah bahwa perjanjian itu mencakup klausul penarikan mundur militer Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya juga menegaskan bahwa pasukannya akan tetap bertahan di Lebanon selama yang mereka anggap perlu.
Ketidakpastian ini membayangi rencana seremoni penandatanganan kesepakatan damai yang dijadwalkan berlangsung Jumat (19/6) lusa di Jenewa, Swiss. Jika kesepakatan ini batal, gencatan senjata rapuh yang saat ini terjadi bisa runtuh dan memperpanjang penutupan Selat Hormuz—jalur air paling krusial untuk pasokan energi global.
Padahal, perjanjian damai yang dimediasi Pakistan ini diharapkan menjadi jalan keluar dari perang berbulan-bulan yang telah menewaskan ribuan jiwa di Timur Tengah, termasuk jajaran petinggi teokrasi Iran. Selain itu, konflik ini telah melambungkan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok di seluruh dunia.
Berdasarkan bocoran pejabat Pakistan, poin-poin awal kesepakatan tersebut meliputi pembukaan kembali Selat Hormuz secara "segera" yang dibarengi dengan pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Setelah itu, AS dan Iran akan memulai dialog selama 60 hari terkait program nuklir Iran serta potensi pencabutan sanksi ekonomi.
AS juga menjanjikan pencairan aset Iran yang dibekukan serta dana bantuan pembangunan kembali senilai USD 300 miliar (sekitar Rp 4.900 triliun), dengan catatan Teheran memenuhi target-target tertentu. Namun, Presiden AS Donald Trump dalam pernyataan terpisahnya mengisyaratkan keberatan dan menyatakan tidak ingin "berinvestasi" di Iran.
Masalah makin pelik karena dalam kurun waktu 60 hari tersebut, Iran juga dituntut untuk mengencerkan atau memusnahkan cadangan uranium yang diperkaya tinggi. Hal ini diprediksi akan mendapat penolakan keras dari kelompok garis keras di Teheran.
Sementara itu, isu perang Iran-AS ini menjadi agenda utama dalam KTT G7 yang berlangsung di Prancis minggu ini. Para pemimpin dunia tengah mencari cara untuk meredakan dampak ekonomi global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia.
Donald Trump kepada awak media sempat melontarkan rasa frustrasinya terhadap sikap sekutunya. "Saya tidak senang dengan cara Israel menangani diri mereka sendiri di Lebanon dan dengan Hizbullah. Hal itu terus berlanjut tanpa henti dan memberi dampak negatif pada kesepakatan besar yang sedang kita upayakan dengan Iran," ketus Trump.(*)
Editor : Thomas Priyandoko