KALTIMPOST.ID-Dampak kenaikan harga pertamax tidak hanya terlihat dari data penjualan SPBU, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satunya Supriyono, warga Karang Joang, Balikpapan yang mengaku terpaksa beralih dari pertamax ke pertalite setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.
Menurutnya, kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir cukup membebani kondisi keuangan keluarga. Jika sebelumnya masih mampu menggunakan pertamax, kini ia memilih mengantre pertalite demi mengurangi pengeluaran harian.
“Dulu saya biasa pakai pertamax. Sekarang beralih ke pertalite karena harganya semakin mahal. Sangat memberatkan,” ujarnya saat ditemui di SPBU Gunung Guntur, Balikpapan.
Supriyono mengatakan perubahan pilihan BBM juga terjadi pada anggota keluarganya. Anaknya yang masih berkuliah sebelumnya rutin menggunakan Pertamax karena lebih mudah diperoleh tanpa harus menghabiskan waktu mengantre. Namun setelah harga naik, pilihan tersebut terpaksa ditinggalkan.
“Anak saya kuliah. Dulu masih pakai pertamax karena tidak perlu antre. Sekarang sudah beralih ke pertalite karena tidak mampu lagi membeli Pertamax seperti sebelumnya,” katanya.
Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk beraktivitas kini harus tersita untuk mengantre di SPBU. Kondisi tersebut menurutnya menjadi konsekuensi yang harus diterima masyarakat demi mendapatkan BBM dengan harga yang lebih terjangkau.
Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar antrean pertalite tidak semakin panjang. Terlebih Balikpapan sebagai kota penghasil minyak dinilai semestinya memiliki sistem distribusi BBM yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
“Kami berharap ada solusi supaya antrean tidak sepanjang ini. Masyarakat maunya bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan harga yang masih terjangkau,” tuturnya.
Pemandangan antrean pengendara membeli pertalite di SPBU hampir terjadi di seluruh daerah di Kaltim. Hal yang kontras terjadi di Pulau Jawa.
Pantauan Kaltim Post di Semarang, nyaris tidak ditemukan terdapat SPBU banyak kendaraan mengular mengantre pertalite.
Kondisi itu menjadi gambaran mengenai perlakuan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya memihak kepada daerah terkait pasokan atau pelayanan BBM bersubsidi. (rd)
Editor : Romdani.