KALTIMPOST.ID, SAMARINDA —Gangguan pada portal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK di Kalimantan Timur belum sepenuhnya teratasi, meski pemerintah menerapkan skema zonasi waktu pendaftaran.
Setelah sempat mengalami eror pada hari pertama pendaftaran, keluhan serupa kembali muncul pada hari kedua, terutama dari calon peserta didik dan orang tua di Samarinda. Pengurus Dewan Pendidikan Kaltim, Abdul Rozak menilai, masalah yang terjadi tahun ini tidak lepas dari perubahan pengelolaan sistem SPMB.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya aplikasi dikelola bersama Dinas Pendidikan dan PT Telkom, kini penanganannya berbeda. "Juknisnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Yang berubah adalah pihak yang menangani aplikasi dan servernya," kata Rozak dikonfirmasj via whatsapp, Rabu (24/6/2026).
Ia mengingatkan, pengalaman gangguan sistem bukan kali pertama terjadi di Kaltim. Pada 2018, ketika pengelolaan aplikasi tidak melibatkan Telkom, masalah serupa juga sempat muncul. Sementara dalam beberapa tahun terakhir, sistem relatif berjalan lebih baik karena ditopang infrastruktur yang telah digunakan secara berkelanjutan.
Kata Rozak, perubahan sistem seharusnya dibarengi dengan kesiapan server yang lebih matang. Terlebih, portal SPMB digunakan secara serentak oleh ribuan calon peserta didik di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
Baca Juga: Perpanjangan Waktu SPMB, Pastikan Tak Ada Siswa Tertinggal Akibat Gangguan Sistem
"Kalau kapasitas server tidak kuat menampung pengguna dari seluruh Kaltim secara bersamaan, yang terjadi pasti server down. Dampaknya masyarakat kesulitan mengakses layanan," ujarnya. Akibat gangguan tersebut, jadwal pendaftaran pun harus disesuaikan. Beberapa daerah mendapatkan waktu akses yang berbeda, termasuk Samarinda yang dijadwalkan pada malam hari.
Kendati demikian, Rozak menyebut keluhan dari masyarakat masih terus bermunculan. Banyak orang tua mengaku kesulitan mengakses portal saat jadwal pendaftaran dibuka. "Intinya masyarakat ingin proses pendaftaran mudah dan bisa diakses. Tadi malam saja masih ada laporan sistem sulit dibuka. Wali murid tentu menjadi gelisah," katanya.
Pada bagian lain, pembanguan waktu pendaftaran khususnya di malam hari juga disorot olehnya. Sebab, tidak semua orang tua calon peserta didik memiliki keterbatasan akses teknologi. Pada pelaksanaan tahun lalu, misalnya,nsekolah masih dapat membantu proses pendaftaran pada siang hari. Orang tua yang kesulitan mengakses sistem bisa datang langsung ke sekolah untuk mendapatkan pendampingan dari panitia.
"Kalau pendaftaran dilakukan malam hari, bagaimana dengan orang tua yang membutuhkan bantuan? Apakah sekolah tetap membuka layanan? Ini yang perlu dipikirkan," ujarnya. Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi keputusan pemerintah memperpanjang masa pendaftaran hingga 26 Juni 2026.
Langkah itu dinilai memberikan kesempatan lebih luas bagi calon peserta didik yang belum sempat menyelesaikan proses pendaftaran akibat kendala teknis. "Perpanjangan ini langkah yang baik karena masih banyak masyarakat yang belum berhasil mendaftar. Setidaknya mereka mendapat waktu tambahan," katanya.
Namun, Rozak menggarisbawahi, bahwa persoalan tidak hanya soal penambahan waktu. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pendampingan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun literasi digital.
Idealnya, lanjut dia, sekema waktu pendaftaran pada pagi hingga sore hari. Selain lebih mudah diakses, orang tua juga dapat datang langsung ke sekolah apabila membutuhkan bantuan. Ia khawatir persoalan akan semakin kompleks saat memasuki tahap berikutnya, terutama pada jalur domisili atau jalur reguler yang jumlah pendaftarnya diperkirakan jauh lebih besar dibanding tahap pertama.
"Tahap pertama ini masih jalur khusus. Nanti saat jalur domisili dibuka, jumlah pendaftarnya bisa jauh lebih banyak. Karena itu sistem harus benar-benar siap agar masalah yang sama tidak terulang," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki