KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Tekanan fiskal dan tahun anggaran yang sudah berjalan separuh, tongkat estafet kepemimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim resmi berpindah tangan. Pelantikan sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (29/6), menjadi awal babak baru bagi Ririn Sari Dewi.
Setelah memimpin Dinas Pariwisata, kini birokrat senior itu dipercaya mengomandoi Diskominfo Kaltim dan mendapat sejumlah pekerjaan rumah yang sudah menunggunya. Antara lain, mempercepat serapan anggaran, mengawal program internet gratis, hingga menyatukan arah transformasi digital dari pusat sampai daerah.
Bagi Ririn, tidak banyak waktu untuk beradaptasi. Sebab, tahun anggaran sudah setengah berjalan, sementara program strategis menanti percepatan dalam pelaksanaan. "Yang pertama tentu percepatan serapan anggaran. Setelah itu kami kembali menguatkan fungsi Diskominfo sebagai juru bicara pemerintah," ujar Ririn usai dilantik, Senin (29/6).
Baca Juga: Bukan Tarik-Ulur Politik, Sekprov Sri Wahyuni Ungkap Alasan Kepala OPD Kaltim Lama Kosong
Namun, menurutnya, tugas Diskominfo saat ini jauh lebih luas dibanding sekadar mengelola informasi pemerintah. Perangkat daerah itu juga menjadi motor penggerak transformasi digital di Kaltim. Karena itu, Ririn menyiapkan empat fokus utama.
Selain mempercepat realisasi anggaran, Diskominfo disebutnya akan memperkuat literasi digital masyarakat, serta menyelaraskan kebijakan komunikasi dan informatika dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.
Salah satu pekerjaan yang paling diprioritaskan adalah program internet gratis yang menjadi bagian dari program prioritas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Kata dia, pemerataan akses internet tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pemerintah provinsi. Apalagi kondisi fiskal saat ini menuntut setiap daerah lebih selektif dalam membiayai program.
Baca Juga: Mengenal Skema Shelter, Strategi Rudy Mas'ud Isi Kursi Kadis Kaltim
Karena itu, kolaborasi disebutnya menjadi pilihan yang tepat. Pemerintah pusat, kata dia, juga memiliki program pembangunan jaringan internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sementara pemerintah kabupaten dan kota mempunyai program digitalisasi masing-masing.
"Semua harus disinergikan. Di kondisi fiskal seperti sekarang, kolaborasi menjadi kebutuhan," katanya. Pengalaman panjang Ririn di birokrasi menjadi modal penting menghadapi tantangan tersebut. Selama sekitar 25 tahun ia mengabdi di Pemkot Bontang.
Pernah menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Sekretaris Camat Bontang Utara, Kabid Pendaftaran dan Pendataan Penduduk, Kabag Humas dan Protokol DPRD, Sekretaris Diskominfo Kota Bontang, hingga Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan. (riz)
Editor : Muhammad Rizki