KALTIMPOST.ID,JAKARTA–Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan data terbaru mengenai dugaan pelanggaran rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan. Lembaga swadaya masyarakat tersebut mencatat sebanyak 30 Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto masih aktif menjabat sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kondisi tersebut dinilai menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang secara tegas melarang para wamen untuk bertugas ganda di perusahaan pelat merah.
"Betul, untuk jumlah yang kami update itu 30 Wamen tersebut," konfirmasi Peneliti TII, Asri Widayati, melalui layanan pesan pada Kamis (2/7/2026).
Asri menjelaskan bahwa TII telah konsisten menyoroti fenomena rangkap jabatan ini sejak tahun 2025. Padahal, dalam putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, pemerintah sebenarnya diberikan grace period atau masa transisi selama dua tahun untuk menarik para wakil menteri dari jajaran kepengurusan BUMN.
Laporan ke KPK Jalan di Tempat
Sebelumnya, TII juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan 33 Wamen dan satu pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pelanggaran serupa. Namun, Asri menyayangkan sikap KPK yang dinilai lambat dan belum memberikan tindakan nyata atas laporan tersebut.
"Namun, tidak ada tindak lanjut dari KPK karena dinilai masih kurang bukti. Padahal secara hukum, ada aturan yang dilanggar seperti pejabat publik tidak boleh rangkap penghasilan," tegas Asri.
Ia juga menambahkan bahwa urgensi penindakan ini sangat tinggi, mengingat rekam jejak pengawasan hukum sebelumnya yang sempat menyeret nama pejabat publik.
Daftar 30 Wamen yang Tercatat Rangkap Jabatan
Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh TII, berikut adalah daftar 30 Wakil Menteri yang masih tercatat merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN:
-
Sudaryono (Wamen Pertanian) – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
-
Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk
-
Angga Raka Prabowo (Wamen Komunikasi dan Digital) – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
-
Ossy Darmawan (Wamen ATR/BPN) – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
-
Fahri Hamzah (Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman) – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
-
Suahasil Nazara (Wamen Keuangan) – Wakil Komisaris Utama/Komisaris PT PLN (Persero)
-
Helvi Yuni Moraza (Wamen UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
-
Diana Kusumastuti (Wamen Pekerjaan Umum) – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
-
Yuliot Tanjung (Wamen ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
-
Didit Herdiawan Ashaf (Wamen Kelautan dan Perikanan) – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
-
Suntana (Wamen Perhubungan) – Wakil Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
-
Dante Saksono Harbuwono (Wamen Kesehatan) – Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC
-
Donny Ermawan Taufanto (Wamen Pertahanan) – Komisaris Utama PT Dahana
-
Christina Aryani (Wamen P2MI/Wakil Kepala BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
-
Diaz F.M. Hendropriyono (Wamen Lingkungan Hidup) – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
-
Ahmad Riza Patria (Wamen Desa dan PDT) – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
-
Dyah Roro Esti Widya Putri (Wamen Perdagangan) – Komisaris Utama PT Sarinah
-
Todotua Pasaribu (Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
-
Ratu Isyana Bagoes Oka (Wamen Kependudukan dan KB) – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
-
Juri Ardiantoro (Wamen Sekretaris Negara) – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
-
Veronica Tan (Wamen PPPA) – Komisaris PT Citilink Indonesia
-
Taufik Hidayat (Wamen Pemuda dan Olahraga) – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
-
Arif Havas Oegroseno (Wamen Luar Negeri) – Komisaris PT Pertamina International Shipping
-
Stella Christie (Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
-
Bambang Eko Suhariyanto (Wamen Sekretaris Negara) – Komisaris PT PLN (Persero)
-
Faisol Riza (Wamen Perindustrian) – Komisaris Utama PT Pertamina Gas
-
Irene Umar (Wamen Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Bekraf) – Komisaris PT Pertamina Gas
-
Arrmanatha Christiawan Nasir (Wamen Luar Negeri) – Komisaris PT PLN Indonesia Power
-
Eddy Hiariej (Wamen Hukum) – Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk
-
Nezar Patria (Wamen Komdigi) – Komisaris Utama PT Indosat Tbk
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian BUMN terkait desakan penataan ulang jabatan para wakil menteri tersebut sesuai putusan MK.(*)
Editor : Thomas Priyandoko