KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Polemik dana hibah yang diberikan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kaltim pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp120 miliar dan Rp50 miliar tahun 2025, sempat menjadi perbincangan hangat publik.
Selain disorot soal transparansi dan proses penyaluran dana tersebut, muncul pula isu bahwa ada upaya pergeseran posisi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua LPTQ Kaltim. Namun isu tersebut ditepis oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud.
Untuk diketahui, sebelumnya DPRD Kaltim juga sudah melalukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak LPTQ, untuk mengurai polemik penyaluran danah hibah tersebut.
Namun, dalam rapat itu, dewan meminta salinan berkas LPTQ secara keseluruhan disampaikan kembali ke dewan, meski BPK disebut sudah memastikan tidak ada temuan dalam penyaluran dana hibah tersebut.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menepis atas isu yang berkembang, bahwa permintaan salinan dokumen itu bukan bermaksud mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai arsip saja.
"Ya, paling kita punya arsip soal persoalan itu. Yang penting kita punya arsip. Nanti bahaya juga kalau tidak ada," urainya.
Dia juga menegaksan bahwa permintaan dokumen itu bukan menggambarkan DPRD tidak percaya dengan hasil audit BPK, termasuk upaya pergeseran posisi sekda.
"BPK itu kan biasanya uji petik saja. Kalau misalnya DPR ingin me-review, ingin tahu apa isinya, ya boleh saja. Karena BPK itu bukan penyelidikan. Dia (BPK) memberikan opini, apakah wajar tanpa pengecualian atau dengan catatan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, terkait anggaran hibah untuk LPTQ Kaltim yang nilainya mencapai Rp120 miliar tahun 2024 dan Rp50 miliar tahun 2025, prosesnya sudah sesuai mekanisme yang ada dan diawasi oleh instansi terkait.
"Dalam menyusun anggaran dan kegiatannya, kami sudah konsultasi dengan BPK," imbuhnya.
Selain itu, Sri menyebut proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tidak menemukan persoalan dalam pengelolaan anggaran LPTQ.
"Nol, alhamdulillah tidak ada temuan. Anggaran LPTQ tahun 2024 dan 2025 sudah diaudit," jelasnya.
Baca Juga: Disorot Publik hingga Ratusan Miliar, Pemprov Kaltim Jawab Polemik Hibah LPTQ dan Susunan Pengurus
Lalu terkait jabatannya sebagai Ketua LPTQ, Sri menjelaskan, posisi tersebut merupakan hal lazim di berbagai daerah. Sebab, hampir seluruh sekretaris daerah di Indonesia juga menjabat sebagai Ketua LPTQ.
"Secara nasional hampir seluruh Sekda menjadi Ketua LPTQ. Mungkin hanya hitungan jari yang tidak. Karena memang diharapkan pembinaan itu ada," ujarnya.
Dia menegaskan keterlibatannya di LPTQ bukan atas kemauan pribadi. Melainkan pengurus sebelumnya meminta dirinya membantu memperbaiki tata kelola organisasi.
"Saya menjadi pengurus itu diminta oleh pengurus yang lama untuk membenahi LPTQ. Tata kelolanya kita benahi, prestasi kita tingkatkan, administrasi juga kita benahi," katanya.
Sri berpandangan keberadaan pejabat pemerintah dalam struktur pengurus LPTQ juga diatur dalam regulasi nasional. Karena itu, jabatan pengurus melekat pada posisi birokrasi yang sedang diduduki.
"Itu berdasarkan SKB dua menteri. Seluruh Indonesia seperti itu. Pemerintah diwakili pejabat terkait karena urusannya berkenaan dengan penyelenggaraan MTQ," jelasnya.
Di akhir keterangannya, Sri meminta kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi. Dia juga menegaskan Pemprov Kaltim tidak anti terhadap kritik maupun pengawasan publik.
"Kami tidak anti kritik, tetapi silakan konfirmasi kebenarnyannya," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki