KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Maskur, pemilik Toko Jaya Abadi, bersama kontraktor pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, kembali mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (2/6).
Kedatangannya untuk kali kedua itu membawa satu harapan; Pemprov Kaltim bisa membantu dalam menjembatani pembayaran proyek dapur MBG yang hingga kini belum diterimanya. Maskur mengaku sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Pemprov Kaltim pada 25 Mei lalu.
Namun, karena belum ada tindak lanjut, ia kembali menyerahkan surat baru sambil membawa keluhan yang menurutnya juga dirasakan masyarakat lain yang terlibat dalam proyek tersebut. "Saya datang untuk kedua kalinya. Sebelumnya saya sudah mengirim surat tanggal 25 Mei. Hari ini saya kembali menyampaikan surat karena sampai sekarang belum ada solusi," kata Maskur.
Maskur mengklaim total nilai tagihan yang belum dibayarkan kepada dirinya bersama sejumlah pihak lain mencapai sekitar Rp7,5 miliar. "Kalau ditotal dengan teman-teman yang ikut mengerjakan pembangunan ini, kerugiannya sekitar Rp7,5 miliar. Bangunannya sudah selesai, tapi sampai sekarang belum dibayar sama sekali," ujarnya.
Secara pribadi, Maskur mengaku bertanggung jawab sebagai penyuplai material pembangunan dapur MBG di Long Ikis. Pekerjaan tersebut, kata dia, rampung pada pertengahan Ramadan lalu atau sekitar tiga bulan yang lalu. Namun hingga kini pembayaran belum juga diterima.
Dia mengaku tidak mengetahui apakah dapur tersebut sudah mulai beroperasi karena tugasnya hanya sebatas penyuplai material pembangunan. "Yang saya tahu bangunannya sudah selesai 100 persen. Soal sudah beroperasi atau belum saya tidak tahu. Yang jelas pekerjaan kami sudah selesai dan sampai hari ini kami masih menunggu pembayaran," katanya.
Saat ditanya apakah pembayaran dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah diterima, Maskur menjawab singkat, "Belum." Menurutnya, kondisi ini membuat dirinya khawatir karena banyak masyarakat kecil yang ikut terlibat dalam proyek tersebut dan kini menunggu hak mereka.
"Yang saya pikirkan teman-teman yang ikut bekerja. Jangan sampai kami yang jadi korban. Kami ini masyarakat kecil. Yang kami harapkan hanya hak kami bisa dibayarkan," ucapnya. Maskur, bersama rekan-rekannya yang lain, ikut mendukung program MBG karena merupakan program pemerintah.
Baca Juga: Isu Sekda Kaltim Bakal Digeser Imbas Hibah LPTQ, Ketua DPRD Akhirnya Buka Suara
Namun, ia berharap dukungan itu juga diikuti dengan kepastian pembayaran kepada para pelaksana di lapangan. "Kami ikut berpartisipasi membangun karena ini program pemerintah, program Bapak Presiden. Tapi sebagai masyarakat kecil kami merasa dirugikan karena sampai sekarang belum ada kejelasan pembayaran," katanya.
Dalam kesempatan itu, Maskur juga berharap bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud untuk menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Namun keinginannya belum terwujud karena gubernur masih mengikuti agenda rapat.
"Kami datang jauh-jauh dari kampung karena berharap bisa bertemu langsung dengan Pak Gubernur. Tadi disampaikan beliau masih rapat, jadi belum bisa bertemu," ujarnya. Meski demikian, ia berharap pemerintah provinsi dapat membantu menjembatani persoalan tersebut dan memberikan kepastian.
"Harapan kami pemerintah provinsi bisa menjadi penyambung lidah kami. Paling tidak ada jawaban atau kepastian. Satu kepastian saja itu sudah sangat berarti bagi kami," tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki