KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA sederajat di Kaltim masih sebatas puncak gunung es dari persoalan dunia pendidikan di Tanah Etam.
Keluhan soal server yang sulit diakses memang ramai diperbincangkan. Pemerintah memulihkan server yang sempat lumpuh untuk bisa kembali diakses para pendaftar.
Namun, di balik itu, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, ada masalah yang jauh lebih serius, yakni terbatasnya ruang kelas yang membuat ribuan lulusan SMP belum memiliki kepastian tempat melanjutkan pendidikan.
Karena itu, dia menyebut, persoalan infrastruktur sekolah menjadi akar utama kekisruhan SPMB tahun ini. Menurutnya, kapasitas sekolah negeri belum sebanding dengan jumlah lulusan SMP yang setiap tahun terus bertambah.
"Infrastruktur untuk menampung anak-anak yang siap masuk SMA sederajat belum sesuai kapasitasnya," kata Baba, Kamis, 2 Juli 2026.
Baca Juga: Keluhan Orangtua Jadi Evaluasi, Disdikbud Kukar Kaji Ulang Skema Nilai Jalur Prestasi SPMB
Kondisi itu paling terasa di Balikpapan, daerah pemilihannya. Meski berstatus sebagai salah satu kota terbesar di Kaltim, daya tampung SMA negeri di kota yang berslogan Kota Beriman itu dinilai masih jauh dari kebutuhan.
"Di Balikpapan itu kategori lampu merah. Daya tampung lulusan SMP itu hanya 51 persen," ujarnya.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, persoalan serupa juga terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Karena itu, DPRD terus mendorong agar Pemprov membangun sekolah baru agar kesenjangan daya tampung tidak terus berulang setiap musim penerimaan peserta didik.
Namun, langkah tersebut berbenturan dengan kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat. "Saya secara pribadi juga terus ngotot biar ada pembangunan gedung baru. Tapi kami di DPRD juga bingung karena defisit anggaran yang cukup tinggi ini," katanya.
Bahkan, melihat proyeksi keuangan daerah pada 2027, peluang membangun sekolah baru dinilai sangat kecil. Opsi yang paling realistis, kata Baba, hanyalah menambah ruang kelas di sekolah yang sudah ada.
Baca Juga: Pendaftaran SPMB SD-SMP Balikpapan 2026 Ditutup, Sisa Kuota Dialihkan ke Reguler
Di tengah keterbatasan anggaran itu, Baba mengusulkan agar Pemprov mulai mengevaluasi prioritas belanja. Salah satu yang menurutnya layak dikaji ialah alokasi anggaran program unggulan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Gratispol.
"Kalau program Gratispol mungkin mau ditinjau, mungkin kapasitasnya dikurangi untuk menambah pembangunan atau penambahan ruang kelas di SMA atau SMK. Mungkin bisa terjadi untuk mengurangi kekurangan kita," ujarnya.
Meski begitu, dia menegaskan usulan tersebut masih sebatas gagasan awal. Pembahasannya harus melalui Badan Anggaran DPRD Kaltim dan pada akhirnya bergantung pada keputusan kepala daerah.
"Cuman kan ini apakah ikut mau mengurangi target beliau (Gubernur)? Kita bisa tinjau dengan keadaan keuangan kita sebenarnya. Tapi ya itu, Pak Gubernur siap atau tidak untuk mengevaluasi," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki