KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili di Kota Samarinda terus menuai sorotan. Banyaknya calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri meski berdomisili dekat sekolah dinilai bukan disebabkan kesalahan sistem, melainkan karena tingginya jumlah pendaftar yang melebihi kapasitas daya tampung sekolah.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Mohammad Wahiduddin, menegaskan jalur domisili bekerja berdasarkan pengukuran jarak antara rumah calon siswa dengan sekolah tujuan menggunakan titik koordinat.
"Kalau jumlah pendaftar di sekitar sekolah lebih banyak daripada daya tampungnya, tentu ada yang tidak tertampung. Itu yang terjadi sekarang," ujarnya, Kamis (2/7).
Ia membantah anggapan bahwa persoalan tersebut disebabkan kurangnya jumlah sekolah negeri. Menurutnya, pemerintah telah melakukan kajian kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah lulusan SD negeri maupun swasta di setiap wilayah.
"Jumlah sekolah negeri dan swasta di Samarinda sebenarnya cukup. Membangun sekolah tidak bisa serta-merta, semuanya melalui analisis kebutuhan," katanya.
Baca Juga: Keluhan Orangtua Jadi Evaluasi, Disdikbud Kukar Kaji Ulang Skema Nilai Jalur Prestasi SPMB
Disdikbud juga memastikan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan sesuai prosedur. Bahkan, sekolah diminta membantu masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan sistem pendaftaran daring.
Aplikasi SPMB sepenuhnya berada di bawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, sehingga Disdikbud tidak memiliki akses untuk mengubah data maupun titik koordinat peserta.
"Aplikasi itu bukan di Dinas Pendidikan, tetapi di Diskominfo. Sebelum digunakan juga sudah berkali-kali disimulasikan sampai dinyatakan siap," tegasnya.
Menurut Wahiduddin, persoalan utama terjadi karena persebaran penduduk di setiap wilayah tidak sama. Ia mencontohkan kawasan Jalan Juanda yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih padat dibanding Palaran. Akibatnya, jumlah pendaftar ke SMP negeri di kawasan Juanda jauh lebih banyak sehingga persaingan memperebutkan kursi sekolah juga lebih ketat.
Data Disdikbud mencatat jumlah lulusan SD negeri dan swasta tahun ini sekitar 13 ribu siswa, sedangkan daya tampung SMP negeri hanya sekitar 10 ribu kursi. Sisanya diarahkan ke SMP swasta yang masih memiliki kapasitas mencukupi. "Kami tidak bisa melarang lulusan SD swasta mendaftar ke SMP negeri. Karena itu memang hak mereka," jelasnya.
Baca Juga: Pendaftaran SPMB SD-SMP Balikpapan 2026 Ditutup, Sisa Kuota Dialihkan ke Reguler
Terkait banyaknya siswa yang belum diterima, Wahiduddin menyebut proses SPMB belum sepenuhnya selesai. Hingga 4 Juli masih berlangsung tahap daftar ulang sehingga jumlah kursi kosong di masing-masing sekolah belum dapat dipastikan.
Setelah proses itu rampung, Disdikbud akan mengusulkan mekanisme pengisian sisa kuota kepada Wali Kota Samarinda agar kursi yang masih tersedia dapat dimanfaatkan calon siswa yang belum memperoleh sekolah.
Ia juga mengingatkan sekolah tidak dapat menerima siswa melebihi kuota yang telah ditetapkan karena akan berdampak pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Kalau dipaksakan menambah satu siswa di luar kuota, sistem Dapodik bisa bermasalah dan satu tingkat kelas tidak akan terbaca datanya," ungkapnya.
Meski demikian, Disdikbud memastikan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tetap dilakukan setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi masukan kepada Kementerian Pendidikan untuk penyempurnaan sistem penerimaan murid baru pada tahun berikutnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki