KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Perjalanan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, di Desa Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, tak hanya seremonial bantuan belaka. Lebih dari itu, seorang warga bernama Dedi Simson David melaporkan kondisi warga di sana yang hingga kini belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Rudy bersama rombongan meninjau hasil rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekaligus menyerahkannya secara simbolis kepada dua warga penerima manfaat. Salah satunya adalah rumah Dedi. Dia tinggal bersama istri dan tiga anaknya. Kini, atap, lantai, dan dinding yang sebelumnya rusak telah diperbaiki melalui program rehabilitasi RTLH Pemprov Kaltim.
Namun, saat berbincang dengan gubernur, Dedi mengaku rumah yang telah direnovasi itu masih belum memiliki sambungan listrik maupun fasilitas toilet. "Hari ini rehabilitasi RTLH sudah kami serahkan, apalagi yang kurang?" tanya Rudy kepada Dedi.
Baca Juga: Ini Syarat Terbaru Penerima Bantuan RTLH Balikpapan 2026, Lokasi Tersebar di Seluruh Kecamatan
Tanpa pikir panjang, Dedi blak-blakan bahwa dirinya masih membutuhkan listrik dan sanitasi. "Kami belum ada listrik dan toilet. Kalau ada juga kami mau baju-baju bekas Pak Gubernur," ujarnya. Permintaan itu langsung direspons. Rudy meminta ajudannya mengambil uang tunai Rp 10 juta dari tas pribadinya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga tersebut.
"Hari ini juga apa yang bapak perlukan sudah saya bawa. Listrik, toilet, dan baju baru," kata Rudy. Program rehabilitasi yang diserahkan di Muara Tae merupakan bagian dari target 1.000 unit RTLH yang direalisasikan Pemprov Kaltim sepanjang 2025.
Di Kabupaten Kutai Barat, bantuan tersebar di empat desa, yakni Muara Tae sebanyak 29 unit, Mancong 21 unit, Tanjung Isuy 35 unit, dan Pulau Lanting 15 unit. Kendati demikian, keberlanjutan program pada 2026 menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Untuk sementara, rehabilitasi baru dialokasikan bagi 11 rumah di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Pemprov Kaltim masih berupaya menambah sekitar 500 unit RTLH melalui pergeseran anggaran sebanyak 200 unit dan tambahan 300 unit dalam APBD Perubahan 2026, apabila kondisi fiskal daerah memungkinkan," urainya.
Selain jumlah rumah yang diupayakan bertambah, nilai bantuan juga diperkirakan meningkat. Jika pada 2025 setiap unit memperoleh anggaran Rp 25 juta untuk perbaikan atap, lantai, dan dinding, maka pada 2026 alokasinya naik menjadi Rp 35 juta per rumah dengan tambahan pembangunan sanitasi, sehingga rumah yang direhabilitasi tidak hanya lebih layak, tetapi juga lebih sehat untuk dihuni. (riz)
Editor : Muhammad Rizki