KALTIMPOST.ID-Kemacetan lalu lintas di Balikpapan dinilai tidak hanya menjadi persoalan mobilitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi.
Meski demikian, pemerintah diminta segera menghadirkan langkah konkret untuk mengurangi kepadatan kendaraan, terutama melalui penataan lalu lintas sebagai solusi jangka pendek sambil menunggu pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh mengatakan, penanganan kemacetan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik seperti flyover atau pelebaran jalan.
Di tengah keterbatasan anggaran, pengelolaan lalu lintas dinilai menjadi langkah paling realistis untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas utama Kota Balikpapan.
“Memang benar, kemacetan bisa menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi. Namun pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola lalu lintas. Setelah itu, ruas-ruas jalan yang selama ini menjadi titik kemacetan harus diperlebar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/7).
Baca Juga: PT SBMA Bagikan Dividen Rp 929,9 Juta dari Laba Bersih 2025, Pemegang Saham Terima Rp 1 Per Saham
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan itu menjelaskan, berbagai usulan pembangunan infrastruktur sebenarnya telah diperjuangkan sejak beberapa waktu lalu.
Di antaranya pembangunan flyover di kawasan Muara Rapak, Balikpapan serta pelebaran sejumlah ruas jalan padat, termasuk koridor Sepinggan-Manggar yang selama ini menjadi salah satu titik kemacetan utama.
Menurutnya, berbagai proyek tersebut telah melalui tahapan perencanaan yang cukup matang.
Kajian teknis, detail engineering design (DED), hingga dokumen perencanaan telah disiapkan.
Namun, pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
“Semua kajiannya sudah ada. Tetapi karena adanya efisiensi anggaran, seluruh rencana tersebut akhirnya tertunda," kata politikus Partai Golkar itu.
Abdulloh yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim itu menegaskan, pembangunan infrastruktur di Balikpapan tetap menjadi salah satu prioritas yang terus diperjuangkan di tingkat provinsi.
Menurutnya, sejumlah proyek yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim telah diusulkan agar masuk dalam alokasi APBD 2026 maupun APBD 2027.
Namun, kondisi fiskal daerah berubah setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Dampaknya, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan harus ditunda hingga terdapat kepastian mengenai kemampuan keuangan daerah.
“Begitu terjadi turbulensi akibat efisiensi anggaran dari pusat, semuanya di-pending terlebih dahulu. Sampai kapan penundaan ini berlangsung, kami juga masih menunggu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, APBD Kaltim pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan sekitar Rp 2 triliun.
Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur berskala besar belum memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.
“Bukan berarti pemerintah tidak peduli, tetapi kondisi keuangan memang belum memungkinkan untuk membangun proyek-proyek baru,” tegas mantan ketua DPRD Balikpapan tersebut.
Karena itu, Abdulloh menilai penataan lalu lintas menjadi solusi yang paling memungkinkan dilakukan dalam jangka pendek.
Ia mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Balikpapan memperkuat koordinasi untuk menyusun rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan macet.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh, seperti pembukaan jalur alternatif, pengaturan arus kendaraan pada jam sibuk, hingga optimalisasi manajemen persimpangan.
Langkah-langkah tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan kendaraan sambil menunggu proyek pelebaran jalan dan pembangunan flyover memperoleh dukungan anggaran.
“Mungkin ada jalur-jalur alternatif yang bisa dibuka atau rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan agar kemacetan bisa dikurangi. Karena pembangunan fisik seperti pelebaran jalan maupun flyover membutuhkan anggaran besar dan proses yang panjang,” katanya.
Abdulloh berharap sinergi antara pemerintah daerah, Dishub, dan kepolisian dapat menghadirkan solusi yang efektif bagi masyarakat.
Penataan lalu lintas diharapkan mampu menjadi langkah sementara untuk mengurangi kemacetan hingga kondisi fiskal daerah kembali membaik dan proyek-proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan. (rd)
Editor : Romdani.