Menurut pria yang akrab disapa Hamas itu, kondisi distribusi BBM subsidi saat ini mulai menunjukkan perbaikan. Harga di lapangan mulai berangsur normal, meski proses penambahan kuota masih terus berjalan dan membutuhkan waktu.
"Saat ini juga sedang diupayakan agar kuota khusus untuk Kaltim dapat ditambah," kata Hamas, Jumat (10/7). Politikus Golkar itu menjelaskan, salah satu persoalan yang memengaruhi ketersediaan BBM subsidi di Kaltim adalah banyaknya kendaraan berpelat nomor luar daerah yang beroperasi di wilayah tersebut.
Sementara itu, penetapan kuota BBM subsidi masih mengacu pada jumlah kendaraan berdasarkan data registrasi atau pelat kendaraan. Akibatnya, kendaraan dari luar daerah yang mengisi BBM di Kaltim ikut mengonsumsi kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat setempat.
"Persoalan ini tidak lepas dari banyaknya kendaraan berpelat luar yang ada di Kaltim. Padahal kuota itu ditentukan berdasarkan pelat kendaraan. Jadi kendaraan dari luar daerah ikut mengambil kuota BBM di Kaltim," jelasnya.
Karena itu, dia juga mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, dengan memberikan prioritas penyaluran BBM subsidi bagi kendaraan berpelat KT. Menurutnya, langkah tersebut dinilai dapat membuat alokasi BBM subsidi lebih sesuai dengan jumlah kendaraan yang benar-benar terdaftar di Kaltim.
"Harusnya kendaraan berpelat KT yang diprioritaskan. Kalau pelat luar, idealnya tidak mengambil kuota BBM subsidi Kaltim. Dengan begitu, kuota yang diberikan bisa disesuaikan dengan jumlah kendaraan di daerah ini," katanya.
Namun demikian, Hamas mengakui usulan tersebut masih memerlukan payung hukum karena hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur pembatasan tersebut. DPRD bersama pemerintah kata dia, terus menggodok mekanisme agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan. "Aturannya memang belum ada. Ini yang sedang kita godok agar ke depan kuota BBM untuk masyarakat Kaltim, khususnya kendaraan berpelat KT, bisa lebih diutamakan," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki