Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan

Kaltim Dibayangi Pemadaman Massal Berpekan-pekan, Hasanuddin Mas'ud Sentil Pembatasan RKAB Tambang dan Pembangkit Rusak!

Eko Pralistio • Jumat, 10 Juli 2026 | 17:20 WIB
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud. (FOTO/EKO PRALISTIO)

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, menilai potensi pemadaman listrik yang masih membayangi Kaltim dalam beberapa pekan ke depan tidak bisa dilepaskan dari dua persoalan utama: gangguan pada dua pembangkit listrik dan terbatasnya pasokan batu bara.

Informasi yang diterimanya menunjukkan ada beberapa unit pembangkit yang sedang mengalami kerusakan. Plus pasokan batu bara untuk pembangkit juga ikut tertekan karena produksi perusahaan tambang dibatasi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

"Informasi yang kami terima memang ada beberapa pembangkit yang mengalami kerusakan. Di sisi lain, produksi batu bara juga dibatasi karena RKAB dikurangi. Akibatnya, pasokan menjadi terbatas. Persoalan ini juga sedang diperjuangkan," kata pria yang kerap disapa Hamas tersebut, Kamis (9/7).

Hamas memastikan bahwa DPRD Kaltim ikut mendorong agar persoalan pasokan energi segera mendapat solusi. Namun untuk penjelasan teknis mengenai penyebab dan durasi pemadaman tetap menjadi kewenangan pihak PLN.

"Kalau keinginan kita tentu jangan ada pemadaman. Tapi kalau memang kondisi mengharuskan, penjelasan teknisnya tentu lebih tepat disampaikan oleh PLN," ujarnya. Di sisi lain, DPRD Kaltim, kata Hamas, mendukung adanya penambahan kuota RKAB. Sebab, peningkatan produksi batu bara bukan hanya berkaitan dengan pasokan energi, tetapi juga berdampak terhadap penerimaan daerah.

"Kalau kami tentu mendukung RKAB ditambah. Semakin besar produksinya, semakin besar juga pendapatan daerah," ucapnya. Pembatasan produksi batu bara dinilai berpotensi memunculkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.

"Itu juga salah satu dampaknya. Potensi PHK tentu harus menjadi perhatian," katanya. Saat ditanya mengenai kemungkinan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman berulang, seperti pengurangan tarif listrik atau pemberian token listrik, Hamas belum memberikan sikap. Pihaknya hanya mengatakan pembahasan mengenai hal tersebut akan dilakukan kemudian. "Itu nanti kita bicarakan," singkatnya. (riz)

Editor : Muhammad Rizki
#Pemadaman Listrik Kaltim #RKAB #Hasanuddin Mas'ud #kaltim #batu bara