KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Program perjalanan ibadah dalam skema Gratispol Pemprov Kalimantan Timur dipangkas drastis pada 2026. Jika tahun lalu program ini bisa memberangkatkan sekitar 870 orang, tahun ini diproyeksikan hanya belasan orang yang diberangkatkan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah mengatakan, pemangkasan tersebut merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran. Pembahasan penambahan anggaran baru akan dilakukan pada APBD Perubahan 2026.
"Belum. Nanti dibicarakan di APBD Perubahan karena memang belum dianggarkan. Tahun kemarin kan anggarannya cukup banyak. Nah, tahun ini sementara masih untuk 14 orang," kata Dasmiah, Senin (13/7). Pihaknya mengakui jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. "Iya, karena efisiensi anggaran," ujarnya.
Pada tahun 2025, lanjut dia, sebanyak 870 telah diberangkatkan. Namun, Dasmiah menggarisbawahi, meski mengalami pengurangan yang cukup besar, Pemprov Kaltim disebut tetap berupaya agar program tersebut tidak dihapus sepenuhnya.
"Tahun kemarin sekitar 879 oramg. Jadi memang berkurang, lumayan banyak. Tapi tetap kami usahakan program ini tetap ada. Kami sudah mengajukan minimal separuh dari anggaran tahun kemarin," jelasnya. Dasmiah mengatakan kuota 14 orang tersebut mencakup seluruh kategori perjalanan ibadah. Namun hingga kini pelaksanaannya masih menunggu keputusan pemerintah terkait ketersediaan anggaran.
"Belum kami laksanakan karena kami masih melihat pertimbangannya seperti apa nantinya," katanya. Sementara itu, di tengah pengetatan anggaran, Pemprov Kaltim memastikan program unggulan Gratispol untuk sektor pendidikan tidak mengalami perubahan. Anggaran sebesar Rp 1,39 triliun tetap dipertahankan.
"Yang tidak berubah itu memang hanya Gratispol. Fokusnya ke sana," ujar Dasmiah. Adapun sejumlah program Gratispol yang bersifat individual, kata dia, seperti bantuan perjalanan ibadah bagi marbot, menjadi bagian yang paling terdampak penyesuaian anggaran.
"Yang lain-lain juga tetap. Hanya saja untuk program perjalanan ibadah, karena sifatnya lebih individual, bukan berlaku untuk keseluruhan dan tidak langsung berkaitan dengan indikator kinerja, mungkin itu yang menjadi pertimbangannya," tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki